Gelar Diskusi Publik, Aliansi BEM Solo Minta Buka Ruang Pengawasan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Aliansi BEM Solo meminta agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program unggulan pemerintah. 

Tuntutan terkait dua program prioritas nasional tersebut ditegaskan oleh ratusan perwakilan mahasiswa se-Solo Raya dalam Diskusi Publik bertajuk "Menjawab Kepemimpinan Pemuda: Mengawal Ekonomi Kerakyatan, Merawat Ruang Demokrasi" di Aula Gedung Perpustakaan, Universitas Bangun Nusantara (Univet) Sukoharjo, Senin malam (22/6/2026).

Aliansi mahasiswa menilai implementasi kedua program strategis tersebut masih jauh dari kata tuntas, penuh persoalan di lapangan, serta sangat rawan diselewengkan jika terus berjalan tanpa kontrol sosial.

Koordinator Pusat (Korpus) Aliansi BEM Solo, Dimas, menyatakan bahwa program jaring pengaman sosial dan ekonomi yang menyentuh rakyat kecil tidak boleh dijadikan eksperimen kebijakan yang tertutup.

"Kami menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, hingga hari ini masih menyimpan banyak persoalan. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang pengawasan publik seluas-luasnya," kata Dimas saat membacakan pernyataan sikap resmi aliansi.

Mahasiswa asal UNISRI tersebut menambahkan bahwa kunci utama dari pembenahan sengkarut ini berada pada kemauan politik (political will) pemerintah untuk menegakkan prinsip good governance.

Baca Juga

Profil Zahra Nazira Firman, Ketua BEM FH Trisakti dengan Segudang Prestasi dan Pengalaman Organisasi

"Program yang baik harus dikelola dengan nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Jika pemerintah bersih dan serius ingin mengawal ekonomi kerakyatan, mereka tidak boleh takut memberikan ruang bagi elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi anggarannya," lanjut Dimas.

Pengamat kebijakan publik, Erwina Tri, S.I.Kom., yang hadir sebagai narasumber, turut memperkuat argumentasi aliansi mahasiswa. Ia menilai transparansi dari instansi terkait masih sangat minim dalam pelaksanaan program tersebut.

"Setiap kebijakan publik berskala besar membutuhkan indikator keberhasilan yang terukur dan pelaporan yang akuntabel ke masyarakat. Langkah Aliansi BEM Solo mendesak evaluasi ini sudah sangat tepat, karena tanpa keterbukaan informasi, program pemerintah rawan menjadi sasaran empuk praktik korupsi baru," jelas Erwina.

Menutup forum, Aliansi BEM Solo menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam dan akan terus menggalang solidaritas bersama elemen masyarakat sipil demi memastikan program-program ini benar-benar membawa keadilan nyata bagi rakyat Indonesia.