Haris Rusly Moti sebut Kaum Serakahnomic Dibalik Narasi 1998 Redux

“Oleh karena itu, kami yakin tidak mungkin gerakan sosial dan gerakan mahasiswa yang murni mengangkat narasi Indonesia gelap, Indonesia bangkrut, Sale Indonesia, Kabur dari Indonesia, buang rupiah, 1998 redux serta Indonesia hancur total”, lanjut Haris.

Menurut Haris narasi atau tagar yang melecehkan negara Indonesia seperti itu bukan lahir dari “deep feeling” atau perasaan terdalam dari gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesi. 

“Saya justru melihat tagar dan narasi tersebut sebagai cermin dari situasi terancam yang sedang dihadapi kaum oligarki serakahnomic nasional dan multi nasional”, ujar Haris yang merupakan pemrakarsa 98 Resolution Network. 

“Kenapa saya mengatakan demikian, karena sebetulnya yang terancam nasibnya gelap gulita dan bangkrut, bukan negara Indonesia, tapi kaum oligarki serakahnomic. Peluang mereka terkunci melalui menumpuk kekayaan yang bersumber dari perampokan terhadap keuangan negara dan SDA Indonesia”, ujar Haris.

Haris mengatakan bahwa kaum serakahnomic tersebut sangat dirugikan oleh langkah Presiden Prabowo menjalankan kembali pasal 33 UUD 1945 yang disertai pencegahan terhadap sumber kebocoran kekayaan negara, pemberantasan korupsi dan penyitaan uang dan asset hasil korupsi.

“Menurut saya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sale Indonesia, buang Rupiah dan kabur dari Indonesia adalah kaum oligarki serakahnomic yang punya kekayaan melimpah yang diperoleh dari perampokan terhadap sumber daya alam dan kekayaan Indonesia”, tegas Haris.

Baca Juga

Prabowo Bakal Ubah Buku Pelajaran Sekolah, DPR Minta Pakar Pendidikan Dilibatkan hingga Uji Publik

“Saya tidak yakin 99 persen rakyat Indonesia yang tidak pegang mata uang dolar mau melakukan sale Indonesia, buang Rupiah dan kabur dari Indonesia. Justru gerakan sosial dan gerakan mahasiswa lahir dari motivasi dasar untuk menyelamatkan Indonesia”, jelas Haris yang pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.

Haris menghimbau gerakan mahasiswa agar selain kritis pada tata kelola kebijakan Pemerintah, juga harus berhati-hati dan kritis terhadap narasi yang diproduksi oleh proxy medsos yang digerakin oleh kekuatan serakahnomic. 

“Kebijakan Presiden Prabowo mengembalikan kekayaan dan sumber daya alam untuk dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kesejahteraan rakyat adalah perjuangan politik yang bernilai sangat tinggi. Kebijakan Presiden Prabowo tersebut sejalan dengan gerakan sosial sejak era Orde Baru yang melakukan advokasi terhadap persoalan tambang dan tanah rakyat”, ujar Haris.