Justice Collaborator Ditolak, Sony Sonjaya Tetap Siap Berikan Bukti dan Bakal Tempuh Lewat LPSK

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya akan menempuh Justice Collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meskipun Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menolak permohonan tersebut.

Kuasa Hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak kliennya untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK.

“Iya, kita tetap ngajuin JC ke LPSK. Sekarang sedang dikaji, seluruh persyaratan sudah kita lengkapi. Dari LPSK akan berkunjung ke tempat Pak Sony ke Kejaksaan,” kata Krisna, kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Hal ini dilakukan lantaran mengingat tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi Sony maupun keluarganya ketika bersaksi untuk mengungkap nama-nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG ini.

“Saat ini kita posisinya masih menunggu keputusan lembaga yang berwenang untuk menyatakan saudara Sony sebagai JC, yaitu LPSK,” jelasnya.

Lebih lanjut, Krisna mengungkapkan, dalam hal ini pihaknya tetap menghormati keputusan Kejaksaan yang menolak permohonan JC kliennya.

Baca Juga

Soal Temuan 100 SPPG Fiktif di Cilacap, DPR Yakin Tersangka Kasus Korupsi BGN Bakal Bertambah

“Saya secara pribadi menghormati dan menghargai keputusan Jaksa atas klien kami, Justice Collaborator-nya ditolak,” terang Krisna.

Namun Krisna menyayangkan sikap Kejaksaan yang menolak permohonan tersebut. Sebab, kliennya ingin mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

“Tapi, amat disayangkan di saat saudara Soni ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini dan siap memberikan kesaksian terhadap 26 nama besar yang diduga sangat berpengaruh dalam dugaan korupsi penjualan titik SPPG di Indonesia,” ujar Krisna.

Walaupun JC Sony ditolak, Krisna menerangkan bahwa kliennya siap memberikan bukti-bukti terkait kasus tersebut.

“JC-nya ditolak, bingung juga sih kita. Sehingga ada ruang bagi saudara Sony menyuarakan kebenaran di balik korupsi MBG ini. Senyatanya kan selain memberikan 26 nama, lalu berkembang menjadi 41 nama terakhir. Ia juga siap memberikan bukti-bukti yang cukup valid,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menolak permohonan justice collaborator yang dilayangkan oleh Eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG).

"Kami belum bisa memenuhi permohonan Justice Collaborator atau menolak permohonan Justice Collaborator dari tersangka SS," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Lebih lanjut, Syarief mengungkapkan penolakan ini dilakukan penyidik lantaran ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yakni yang bersangkutan bukan pelaku utama dan yang kedua yang bersangkutan mengakui perbuatannya.

Namun, dalam hal ini, tersangka merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG, sehingga tersangka merupakan pelaku utama.

“Yang bersangkutan ini bukan merupakan pelaku yang second ya, yang ke-second liner dari kedua yang akan membuka pelaku di atasnya. Karena yang kita sangkakan disini adalah tindak pidana korupsi salah satunya adalah jual beli titik dan kerugian keuangan negara dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,” jelas Syarief.

Kemudian alasan penolakan yang kedua yaitu yang bersangkutan belum mengakui perbuatannya.

“Nah, dalam pemeriksaan kemarin, memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya, menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan. Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS,” tegasnya. (Ars/ree)