DPR Desak Kemendagri Usut Temuan BPK Soal Dugaan ASN Pemkab Kukar Terima Honor Rp9,5 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, secara tegas meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menginvestigasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. 

Investigasi ini menyusul adanya laporan kejanggalan dalam pencairan anggaran di wilayah tersebut.

Berdasarkan temuan BPK, terdapat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat menerima pembayaran honorarium hingga 900 kali dalam satu tahun anggaran. 

Total nilai fantastis dari akumulasi honor tersebut mencapai Rp9,5 miliar, yang dinilai sebagai ketidakwajaran serius dalam tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, temuan tersebut merupakan indikasi serius yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh.

“Kemendagri harus segera turun tangan dan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap temuan ini. Perlu ditelusuri bagaimana mekanisme pencairan anggaran tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat kelemahan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah,” katanya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/6). 

Baca Juga

Legislator Sudjamitko Tekankan Aturan UU Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perumahan

Legislator dari Fraksi PKB Ini juga menegaskan bahwa hasil investigasi harus mampu mengungkap akar persoalan, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pencairan anggaran. 

Menurutnya, setiap indikasi pelanggaran yang merugikan keuangan negara harus ditindak secara tegas.

“Jika ditemukan unsur kesengajaan, manipulasi data, atau tindakan fraud yang merugikan keuangan negara, maka para pelaku harus dijerat dengan pidana. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan uang rakyat,” tegasnya.

Edo menambahkan, kasus di Kutai Kartanegara perlu menjadi peringatan bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan dan sistem pengawasan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan serupa.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menegaskan Komisi II DPR RI akan terus mendorong penguatan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari praktik penyelewengan. (dpi)