Perawatan Luka Bakar 2 Santri Korban Dibakar Kakak Kelas di NTB Tak Ditanggung BPJS? Begini Aturannya!

tvOnenews.com - Kasus tragis menimpa tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diduga dibakar hidup-hidup oleh kakak kelasnya sendiri.

Insiden tersebut mengakibatkan para korban menderita luka bakar serius yang membutuhkan penanganan medis intensif dengan biaya yang sangat besar.

Di tengah penderitaan fisik yang dialami, beban psikologis keluarga korban semakin bertambah akibat masalah finansial.

Dua dari tiga korban yang mengalami luka bakar berat sempat mengeluhkan tagihan biaya pengobatan rumah sakit yang mencapai Rp19 juta.

Sumber :

• tvOneNews

Diketahui, sebelumnya, biaya perawatan kedua korban sempat ditanggung BPJS. Namun, ketika kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, BPJS menolak untuk mengklaim biaya perawatan tersebut.

Baca Juga

Program REHAB 3.0 Buka Pilihan Cicilan Sesuai Kemampuan

Kini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menjamin biaya pengobatan dan perawatan medis untuk kedua korban.

"Pembiayaan awalnya itu ditangani oleh BPJS. Akan tetapi, ketika kasus ini kemudian menjadi viral, BPJS menyatakan ini bukan menjadi tanggung jawab dari BPJS," ujar Joko Jumadi, Ketua LPA Mataram saat dihubungi oleh tvOnenews.com pada Kamis (9/7/2026).

"Termasuk ketika BPJS itu akan menagih biaya yang sudah dia keluarkan karena dianggap bukan sebagai jaminan BPJS, maka keluarga korban akan berutang meskipun untuk sementara Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menjamin penanganan pengobatan di rumah sakit provinsi," jelasnya.
 

Secara umum, BPJS Kesehatan memberikan jaminan komprehensif bagi penyakit fisik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, tercatat sejak tahun 2014 ada sebanyak 144 daftar penyakit yang biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan.

Dalam daftar tersebut, penanganan medis untuk kasus luka bakar derajat satu dan dua (burn injury grade I & II) sebenarnya masuk ke dalam kategori penyakit yang wajib di-cover, jika dialami oleh peserta aktif.

Sumber :

• Antara

Namun, mengapa kasus pembakaran santri di Lombok Tengah justru sempat mendapat penolakan oleh BPJS? Jawabannya terletak pada motif atau penyebab terjadinya luka tersebut.

Meskipun pasien menderita luka bakar tingkat dua yang tertera dalam Permenkes, manfaat BPJS Kesehatan otomatis gugur apabila luka bakar tersebut terjadi akibat tindakan kekerasan, penganiayaan, atau kriminalitas.

Ketentuan ini telah diatur secara legal formal dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Pasal 52 Ayat (1) huruf r secara eksplisit dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikategorikan sebagai pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Karena insiden pembakaran santri ini didasari oleh dugaan tindak pidana penganiayaan oleh pihak lain, maka secara hukum BPJS Kesehatan dilarang membiayai perawatannya.

Sumber :

• Antara/BPJS Kesehatan

Kesimpulannya, regulasi ini menegaskan bahwa jaminan sosial BPJS dirancang untuk risiko kesehatan yang bersifat alami atau kecelakaan medis umum, bukan akibat dari tindak kriminalitas.

Bagi korban penganiayaan seperti para santri tersebut, kompensasi atau bantuan biaya medis idealnya dialihkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) setempat, agar korban tidak terbebani oleh utang rumah sakit yang besar di tengah kemalangan mereka. (ism)