Presiden Prabowo Targetkan Tutup 800 BUMN Bermasalah Hingga Akhir 2026, Hemat Anggaran Rp70 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam membenahi sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak produktif. 

Hingga saat ini, pemerintah telah membubarkan 240 BUMN bermasalah dan menargetkan total penutupan mencapai 800 perusahaan pada akhir tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (10/7). 

Prabowo menegaskan bahwa penertiban ini menyasar perusahaan negara yang terus-menerus membebani anggaran tanpa memberikan kontribusi keuntungan.

"Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup," kata Prabowo. 

"Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," tambahnya.

Baca Juga

Peran dan Sosok 2 Orang yang Menjadi Tersangka Kasus Dugaan Pembakaran Santri di Pesantren Lombok Tengah

Penataan ulang ini difokuskan pada BUMN yang tidak efisien dan selalu mencatatkan kerugian. 

Prabowo mengungkapkan bahwa langkah drastis ini telah membuahkan hasil nyata berupa penghematan anggaran negara hampir Rp70 triliun, yang selama ini tersedot untuk biaya operasional (overhead) serta gaji jajaran direksi.

Presiden pun membagikan ceritanya saat awal menjabat. Ia mengaku terperanjat mengetahui jumlah riil BUMN di Indonesia yang ternyata jauh melampaui perkiraan awalnya yang hanya sekitar 300 hingga 400 unit.

"Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberi tahu BUMN kita 1.077," tutur Prabowo.

Jumlah tersebut diyakini bisa membengkak jika menghitung gurita bisnis di bawahnya, mulai dari anak hingga cicit perusahaan.

Presiden mencurigai struktur yang terlalu gemuk ini kerap disalahgunakan untuk mengaburkan aliran dana publik.

"Jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan," tegasnya.

Meski melakukan pembersihan besar-besaran, Prabowo optimistis terhadap masa depan BUMN yang sehat. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diharapkan menjadi motor penggerak baru.