Akademisi Apresiasi Pernyataan Mensesneg soal Penanganan Kasus Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan terkait pengusutan sejumlah perkara dugaan korupsi. Pernyataan itu disampaikan merespons langkah penyidik Polri yang melakukan penggeledahan dalam penanganan tiga perkara korupsi.

Prasetyo mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum serta mengajak seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah.

"Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Guru Besar Politik-Hukum Universitas Nasional (Unas), Prof. Ganjar Razuni. Menurutnya, sikap pemerintah yang tidak mengintervensi proses hukum menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat supremasi hukum.

Ganjar menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap berbagai dugaan tindak pidana korupsi mencerminkan keseriusan pemerintah untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan pihak yang diperiksa.

"Saya menyampaikan apresiasi luar biasa dan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang tanpa pandang bulu melakukan langkah-langkah nyata dalam penegakan hukum. Berbagai tindakan yang telah dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tanpa melihat latar belakang ataupun jabatan seseorang," ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Akan Kunjungan ke NTT, Cek Langsung Penanganan dan Pemulihan Pasca Gempa

Ia menyebut upaya pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan terhadap aparat penegak hukum agar setiap perkara dapat diusut berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia. Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara profesional sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik.

"Saya mendukung upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk melihat keseluruhan rangkaian persoalan sehingga dapat dipastikan peran masing-masing pihak berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian hukum," katanya.

Ganjar juga mengapresiasi pernyataan Mensesneg yang menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, sikap tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Mensesneg Prasetyo Hadi yang telah menyampaikan sikap pemerintah secara tegas bahwa Istana menghormati proses hukum yang dilakukan Polri dalam mengusut berbagai perkara dugaan korupsi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen menjunjung tinggi supremasi hukum dan tidak mencampuri proses penegakan hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Ia menilai praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga penegakan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Pertumbuhan bangsa dalam ekonomi itu sudah cukup baik, dalam situasi geopolitik saat ini, tapi jangan lupa pertumbuhan itu juga digerus oleh tindakan-tindakan koruptif yang telah terjadi. Jadi kalau dikurangi oleh tindakan itu bisa berkurang pertumbuhan ekonominya. Karena itu, penegakan hukum juga bisa dilihat sebagai sebuah langkah strategis secara totalitas di dalam memperbaiki bangsa," katanya.

Ganjar juga menyatakan optimistis kepemimpinan Presiden Prabowo akan terus mendorong penguatan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan memperkuat kedaulatan bangsa.