Dalam Sebulan 3 Bupati Kena OTT KPK, Kemendagri Angkat Bicara: Berharap Tidak Terjadi Lagi

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam sebulan 3 bupati terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sontak hal ini menyedot perhatian publik hingga komentar elite politik dan membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara. 

Menyikapi hal ini, Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyatakan keprihatinannya atas sejumlah kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat. 

"Sebenarnya kejadian seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi, ya. Mungkin bulan ini saja tiga orang, ya. Langkat, Kuantan Singingi, sama Ibu Etik. Kami sebenarnya di Kementerian Dalam Negeri ini sangat prihatin dengan kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi," ucap  Benni Irwan, pada Minggu (12/7/2026).

Ia juga mengatakan Kemendagri menghormati proses hukum yang berlaku di KPK. Selain itu, kata dia, Kemendagri berharap para kepala daerah lain bisa mengambil pelajaran berharga dari rentetan kejadian tersebut.

"Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu sangat menghormati proses hukum. Dan kita semua harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk setiap kepala daerah yang terkena OTT ini," katanya.

"Kami dari Kemendagri sangat berharap ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain," lanjutnya.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Penguatan Nomor Tunggal Darurat 112

Selain itu, ia menyebutkan, ketika seorang kepala daerah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka wakilnya akan langsung ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan kondusif.

"Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, kemudian proses-proses pembangunan juga harus berjalan di Sukoharjo sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu kepala daerah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, maka wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas sebagai kepala daerah (Plt Bupati Sukoharjo)," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, baru-baru ini KPK menetapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Selain bupati, KPK juga menetapkan dua anak buah Etik sebagai tersangka. (aag)