Jadi Tersangka TPPU, Pakar Desak Penyidik Dalami Peran Febrie Adriansyah sebagai Ketua Satgas PKH

Jakata, tvOnenews.com - Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah tengah menjadi sorotan berbagai pihak.

Jabatan Febrie sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), ikut disorot pakar kebijakan publik dan ekonomi politik Faisal Lohy.

Faisal menyarankan agar pendalaman penyidikan terkait Febrie Adriansyah perlu menyasar perannya saat menjabat sebagai Ketua PKH.

"Aparat penegak hukum perlu mengkaji apakah terdapat hubungan antara kewenangan yang dimiliki dalam struktur Satgas PKH dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki," ucap Faisal dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu (25/7/2026).

Ia mengatakan apabila penyidik menemukan indikasi TPPU, maka pengembangannya tidak cukup berhenti pada dugaan tindak pidana asal, tetapi juga perlu menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik manfaat (beneficial owner) atas harta tersebut.

Selain itu, Faisal juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berpartisipasi dalam penanganan perkara atau bahkan mengambil alih apabila dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

Wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih, LLDIKTI Wilayah V Gelar Kampanye Integritas dan Anti Gratifikasi Bersama KPK

Menurutnya, pelibatan KPK diperlukan jika terdapat potensi konflik kepentingan atau penanganan perkara membutuhkan independensi yang lebih kuat.

Bahkan ia berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.

Komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan Presiden, perlu diwujudkan melalui dukungan terhadap penegakan hukum yang transparan, independen, dan tidak tebang pilih.

Dia berpendapat publik berharap seluruh dugaan yang berkembang dapat diusut secara tuntas, termasuk apabila mengarah kepada aktor intelektual maupun dugaan TPPU.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa memandang jabatan ataupun kedudukan," katanya.

Tim penyidik pada Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Tim 9 menyebut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diduga terlibat TPPU saat menjabat sebagai jaksa.

“Modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di Kejaksaan,” kata Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat (24/7).

Namun, ia tidak mengungkapkan secara detail modus pencucian uang yang dilakukan Febrie.

“Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan, karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kami sampaikan akan sangat menyulitkan kami ke depannya,” ucap Rudi Margono.

Febrie saat ini telah ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU oleh Kejagung.

Sebelumnya, Satgas PKH mengaku pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang dilakukan terhadap Febrie.

"Berkaitan dengan hal tersebut, saya sampaikan ini kan ada prinsip-prinsip organisasi. Itu pada saatnya nanti Kejaksaan Agung yang akan memberikan penjelasan," kata Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak dalam konferensi pers usai rapat di Jakarta, Senin (13/7).

Barita menegaskan Satgas PKH hingga saat ini berjalan berdasarkan prinsip organisasi, baik dalam badan pengarah maupun badan pelaksana. (ant)