Kubu Eks Jampidsus 'Blak-blakan' Bongkar Kejanggalan Penanganan Kejagung

Ketujuh, terkait dengan penahanan yang diindikasi ada pelanggaran Pasal 100 Ayat 5 KUHAP karena tidak dicantumkan di surat perintah penahanan.

"Kemudian yang kedelapan, hak tersangka ada yang tidak dipenuhi terkait dengan penyampaian informasi perkara yang sejelas-jelasnya dalam bahasa yang dimengerti," ucapnya.

Terakhir, Febri menemukan adanya pihak yang tidak memiliki kewenangan menandatangani sprindik. Tentu hal itu mengacu pada aturan internal di Kejaksaan Agung.

"Sebenarnya surat perintah penyidikan itu apakah bisa langsung ditandatangani oleh penyidik, atau ditandatangani oleh Jampidsus, atau ditandatangani oleh direktur? Nah, ini dalam proses yang terus kami dalami," tandasnya.(aha/raa)

Baca Juga

Dua Pekan Bekerja, Tim 9 Kejagung Didesak Umumkan Pemilik Uang-Emas di Rumah Eks Jampidsus