DPR RI Minta Pemerintah Dorong Kemitraan Petani Lokal Dalam Program Swasembada Gula Nasional

Di sisi hilir, pengawasan ketat terhadap tata kelola perdagangan impor menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Menurutnya regulasi pelindungan yang melarang impor saat ketersediaan dalam negeri mencukupi harus ditegakkan.

​"Di Situbondo dan Bondowoso, mayoritas Pabrik Gula (PG) kita berstatus pabrik tua yang tingkat rendemennya butuh pembenahan total. Revitalisasi pabrik-pabrik ini harus masuk prioritas utama pemerintah. Sementara untuk fasilitas modern seperti PG Glenmore di Banyuwangi, tugas kita bersama adalah memastikan rantai pasok tebu dari petani lokal tetap aman dan terintegrasi," jelasnya.

​Sonny turut memberikan masukan solutif agar penegakan aturan hulu-hilir ini dibarengi dengan langkah antisipasi ekonomi yang matang dari pemerintah.

​Selama masa transisi kebijakan, biaya produksi gula rafinasi berpotensi naik akibat investasi awal di sektor perkebunan dan masa adaptasi produktivitas tebu lokal. 

Jika tidak dimitigasi dengan baik, kenaikan beban ini bisa merembes pada melonjaknya harga jual gula bagi industri makanan, minuman, dan farmasi (maminfarma) nasional.

Baca Juga

Pakar Hukum Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Serang Lawan Politik

​"Peningkatan produktivitas petani, ketegasan menindak korporasi nakal, perlindungan dari kebocoran impor, dan mitigasi harga untuk industri lanjutan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika semua ini dijalankan secara disiplin, target swasembada gula pasti akan tercapai dengan fondasi yang sangat kuat," pungkasnya.(raa)