HUT Ke-30 APJII, Komdigi Ingin Indonesia Tak Hanya Jadi Pasar Internet Global

Angka tersebut terus meningkat hingga pada 2026 mencapai 81,72 persen, setara dengan sekitar 235 juta pengguna internet di seluruh Indonesia.

Muhammad Arif menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi digital nasional.

"Peningkatan jumlah pengguna internet harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, pemerataan infrastruktur, keamanan siber, dan penguatan kapasitas digital masyarakat. APJII akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan transformasi digital Indonesia berjalan secara inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail yang hadir pada peringatan HUT, dalam pidatonya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada APJII atas 30 tahun kontribusinya dalam pembangunan internet di Indonesia. 

Menurut Ismail, kualitas koneksi internet selama ini telah menjadi prasyarat dalam banyak aktivitas masyarakat. Tanpa koneksi memadai, publik tak akan mengenal konten, kreativitas, hingga AI. 

"Jadi ini adalah prasyarat yang dibangun oleh teman-teman [APJII]. Dan kalau begitu saja pemerintah enggak bisa apresiasi, keterlaluan," kata Ismail. 

Baca Juga

5G Indonesia Dikebut, Pemerintah Targetkan Perkembangan Masif dalam 3 Tahun ke Depan

Pada kesempatan itu, Ismail juga menyampaikan, pemerintah berharap APJII bisa membantu agar Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam hal konektivitas. 

Menurut Ismail, pemerintah tak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi  perusahaan-perusahaan global. 

Selain itu, Ismail juga berharap agar para layanan provider di bawah APJII bisa ikut mengawasi penggunaan internet. Pemerintah ingin agar internet berkualitas dalam pemanfaatannya. 

Ismail mengaku khawatir, konten di internet dipenuhi oleh unsur negatif sehingga memengaruhi generasi masa depan. Sebab, penetrasi konten negatif di internet berujung pada perusakan budaya. 

"Ini satu hal yang sangat berat. Enggak bisa ditangani pemerintah sendiri. Hanya bisa kalau bersatu-padu di antara elemen-elemen urusan digital ini," kata Ismail. (muu)