Kepala BGN Buka Suara soal Belasan Pegawai SPPG di NTB Terinfeksi Hepatitis

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono angkat bicara terkait kabar adanya belasan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga terinfeksi hepatitis.

Dia menjelaskan informasi tersebut merupakan kasus lama. Sudaryono menyebut seluruh pegawai SPPG yang terinfeksi hepatitis saat ini sudah tidak lagi bekerja di dapur.

“Terkait tadi ada yang Hepatitis, itu sudah sebetulnya itu sudah kasus lama, dan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di tempat kami,” ungkap Sudaryono dikutip Sabtu (8/8/2026).

Dia lantas meminta seluruh pegawai SPPG untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit yang dideritanya.

Selain itu, Sudaryono juga meminta agar masyarakat yang memiliki penyakit menular maupun berbahaya tidak memaksakan diri mendaftar sebagai pegawai SPPG.

“Itulah salah satunya kita ingin ada pengecekan kesehatan gratis, manakala ada yang akan ada penyakit menular yang barangkali berbahaya, itu kemudian dengan berat hati kami mohon untuk bisa tidak bekerja di situ dan fokus pada pengobatannya gitu,” kata dia.

Baca Juga

Pejabat BGN di Daerah Wajib Kantongi Izin Sudaryono Jika Datang ke Jakarta

Adapun belasan pegawai yang diduga terinfeksi hepatitis adalah pegawai SPPG di Kecamatan Bolo dan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Informasi reaktif hepatitis itu muncul setelah melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dua kecamatan itu.

Selain itu, pada unggahan akun Facebook Muhammad Soalihin Jamaludin pada Kamis (21/5) mengungkapkan bahwa ada satu pegawai SPPG di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, NTB, yang dinyatakan reaktif hepatitis.

“Ada satu SPPG di Bima itu karyawannya ada yang hepatitis, dan ini infonya A1. Saya harap Dinas Kesehatan Kabupaten Bima cepat melakukan tindakan sebelum anak sekolah menjadi korban,” kata dia melalui akunnya.

Soalihin juga mengatakan bahwa pegawai yang reaktif hepatitis kemudian bertambah menjadi empat orang.

“Awalnya 1 orang, malah sekarang sudah menjadi 4 orang, yang saya herankan kenapa KA SPPG diam saja gak melaporkan atau mengeluarkannya dari SPPG,” tulisnya. (saa/rpi)