Tindaklanjut Arahan, BPK Sebut BSSN Laik Jadi Percontohan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyebut jika Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memindaklanjuti segala arahannya.

Merespons hal tersebut, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan BSSN turut menjadi contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Nyoman saat kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BSSN Tahun 2025.

"BSSN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab," kata Nyoman, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Nyoman menjelaskan terdapat sejumlah catatan positif yang diraih BSSN sepanjang 2025, di antaranya menjadi salah satu kementerian/lembaga yang tercepat dalam menyampaikan LK 2025 kepada BPK secara tepat waktu.

Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025.

Baca Juga

Dukung Kemajuan Ekonomi Nasional, BRI Cetak Laba Rp48,2 Triliun pada Triwulan III 2026

Capaian tersebut dinilai menunjukkan komitmen kuat BSSN dalam membangun pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

"BPK mengapresiasi BSSN atas komitmen dan upayanya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berkinerja," ungkap Nyoman.

"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," ujar dia.

Dalam pemeriksaan atas LK BSSN Tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada BSSN, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kendati demikian, BPK masih mendapati beberapa area yang memerlukan perbaikan dan perhatian dari pimpinan dan seluruh jajaran BSSN. 

Beberapa di antaranya yaitu pengelolaan aset tetap yang belum tertib dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, pengelolaan aset tidak berwujud yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya, serta kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada paket belanja barang dan belanja modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.

BPK memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan di BSSN, yaitu menginventarisasi aset tetap yang belum diketahui keberadaannya dan belum dimanfaatkan, menyusun kajian optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak agar memberikan manfaat maksimal bagi organisasi, serta menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara sesuai ketentuan.