Mendagri Pastikan Penanganan Pascagempa NTT Fokus Pulihkan Layanan Dasar dan Percepat Pendataan

Manggarai Barat, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menyebut penanganan pada tahap awal pascagempa berfokus pada penyelamatan korban serta pemulihan berbagai layanan dasar masyarakat.

Hal itu mencakup kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik hingga penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka.

“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Ia mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak dalam memulihkan layanan dasar, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi.

Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi penting untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana di lapangan.

Baca Juga

Tak Sekadar Evakuasi, Pemerintah Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT

Selain kelistrikan dan telekomunikasi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat maupun alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan.

Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan masyarakat yang terdampak, termasuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

Ia menekankan agar Pemda setempat melakukan pendataan secara lebih menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah baik untuk rumah rusak ringan, sedang maupun berat, serta dukungan bagi masyarakat yang masih mengungsi.

Di sisi lain, Mendagri meminta Pemda mendata kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga kantor desa dan kecamatan.

Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.

“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” ujar Mendagri.