Kabupaten Bone Jadi Daerah Penguatan Uji Coba Digitalisasi Bansos, Dukcapil Siapkan Verifikasi Berbasis IKD

Tahapan berikutnya adalah rollout Portal Perlinsos secara nasional pada Oktober, sebelum dilakukan evaluasi dan pertimbangan penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) pada Desember 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi dan aspek lainnya.

“Ini merupakan bagian dari strategi perubahan untuk mengomunikasikan perubahan kebijakan, mengenalkan dan menguji coba cara baru dalam pengajuan bantuan sosial melalui Portal Perlinsos, menuju pelaksanaan penerapan transformasi penyelenggaraan perlindungan sosial melalui Portal Perlinsos,” jelas Adel.

Ia menegaskan, keberhasilan uji coba digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem di tingkat pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan.

Adel menjelaskan, pemerintah daerah memiliki sejumlah peran penting, mulai dari menyediakan sumber daya pendukung kegiatan, membentuk tim pelaksana daerah, hingga melakukan monitoring dan pelaporan terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Termasuk apabila terdapat kendala terkait IKD, face recognition (FR), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), formulir pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), maupun komponen lainnya.

“Tim pelaksana daerah juga berperan dalam komunikasi publik, koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, unsur pimpinan daerah, pemuka agama, pemuka masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan,” kata Adel.

Baca Juga

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

Selain itu, daerah diharapkan menyiapkan tenaga pendamping registrasi dan sangah untuk memberdayakan ASN, operator desa, serta sumber daya lainnya dalam mendukung proses registrasi hingga tahapan piloting selesai.

Adel juga menekankan pentingnya perekaman KTP-el dan aktivasi IKD pendamping. Pemerintah daerah diharapkan memastikan proses perekaman biometrik dan KTP-el masyarakat serta aktivasi IKD bagi ASN, agen pendamping, dan unsur lain yang terlibat dapat berjalan dengan baik.

“Untuk pemerintah provinsi, Gubernur diharapkan dapat mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota pada seluruh lokus wilayah perluasan piloting digitalisasi bansos,” ujarnya.

Dengan skema tersebut, digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi juga perubahan tata kelola yang membutuhkan kesiapan pemerintah dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Jemput Bola Jadi Fondasi

Sementara, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Andi Saharuddin menegaskan pelayanan administrasi kependudukan harus semakin dekat dengan masyarakat.