45 Persen Bansos Salah Sasaran, Pemerintah Godok Sistem Digital untuk Pangkas Data Keliru

“Uji coba Parlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait bantuan sosial, khususnya yang sudah diimplementasikan Bapak-Ibu sekalian dalam uji coba ini adalah Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT secara on-demand. Nanti pelan-pelan menyusul fasilitas-fasilitas Parlinsos yang lain,” ujar Qodari.

Tahap awal implementasi mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara on-demand. Pemerintah selanjutnya berencana memperluas fasilitas dalam Parlinsos Digital secara bertahap.

Qodari menegaskan, digitalisasi tersebut bukan sekadar mengubah mekanisme administrasi bansos, tetapi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam ketepatan sasaran bantuan.

“Tujuan utamanya adalah mengurangi inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah. Tadi inclusion error sudah dijelaskan,” katanya.

“Nah, kalau exclusion error adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pencatatan,” sambungnya.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan Parlinsos Digital sebagai instrumen untuk membenahi dua sisi sekaligus: menghentikan bantuan yang salah sasaran dan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kembali terlewat dari daftar penerima.

Baca Juga

Anggaran Bansos Rp1.300 Triliun, Bakom Kuak 25 Ribu KK Tak Layak Terdata dan 51 Ribu Terlewat

“Jadi ada dua permasalahan atau eror yang diselesaikan dengan Parlinsos Digital, yaitu masalah inklusi dan masalah eksklusi,” pungkas dia. (agr/nsi)