Rencana Pembangunan Jakarta yang Terkendala Efisiensi, Ini Langkah Pramono
- Antara
Kondisi ini membuat Gubernur DKI Jakarta memutar otak untuk mencari sumber pemasukan baru guna menopang proyek pembangunan tersebut. Beragam cara dimulai, antara lain lewat pemanfaatan halte sebagai ruang promosi di Jalan Sudirman, meningkatkan retribusi daerah melalui jasa dan lainnya.
Kemudian berupaya meningkatkan dividen sejumlah badan usaha milik daerah, hingga yang terbaru dengan menggenjot pendapatan lewat pengembangan industri ekonomi kreatif yang dirancang mampu menambah pundi-pundi Jakarta.
Sementara cara instan yang diwacanakan untuk mendapatkan dana segar adalah dengan penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan mampu menghasilkan uang segar Rp5,6 triliun yang dilaksanakan pada 2027.
Awalnya Pramono Anung hanya menargetkan Rp3,5 triliun saja lewat penerbitan obligasi daerah tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, jumlah uang yang ingin dipinjam lewat skema penerbitan obligasi daerah bertambah menjadi Rp5,6 triliun.
Dana segar tersebut direncanakan digunakan untuk memperpanjang jalur LRT Jakarta dari Kelapa Gading- Manggarai hingga kawasan Dukuh Atas yang ditaksir mencapai Rp2,7 triliun. Selain itu, dana segar tersebut akan dimanfaatkan untuk sektor kesehatan, yakni melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras yang mencapai Rp2,9 triliun dan sejumlah proyek pembangunan lainnya
Pinjaman tersebut rencananya akan dibayarkan Pemprov DKI Jakarta beserta bunganya dalam kurun waktu tujuh tahun. Artinya pinjaman tersebut jika cair di 2027 maka baru dilunasi pada 2034.
Jika Gubernur Pramono Anung tidak melanjutkan masa kepemimpinan di periode kedua, yakni 2029-2034 tentu pinjaman ini menjadi beban bagi Gubernur DKI Jakarta di periode selanjutnya, sehingga harus dikaji secara komprehensif sejak dari sekarang.
BI ingatkan risiko
Rencana penerbitan obligasi daerah tersebut mendapat perhatian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Bambang Arianto mengingatkan risiko terkait rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan sejumlah program pembangunan ke depan.
Pemprov DKI Jakarta harus mampu mengelola risiko terkait obligasi ini ke depan dan harus menyiapkan kajian terkait skema pembayaran obligasi daerah yang sudah diterbitkan nantinya. Dana obligasi ini yang digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya di Jakarta dan tentu nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi daerah.
Load more