Rencana Pembangunan Jakarta yang Terkendala Efisiensi, Ini Langkah Pramono

Hal yang terpenting, pembiayaan yang dikeluarkan dapat ditutupi dari pendapatan hasil pembangunan tersebut. Perwakilan BI menyatakan obligasi daerah yang diajukan ini sebenarnya dapat menjadi penopang APBD untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan syarat bisa dibayarkan tepat waktu.

Penerbitan obligasi bertahap

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan penerbitan obligasi daerah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp5,6 triliun yang akan diterbitkan secara bertahap pada 2027 dan 2028.

Dari total Rp5,6 triliun tersebut, penerbitan obligasi akan dibagi menjadi dua tahap. Pada 2027, Pemprov DKI berencana menerbitkan obligasi senilai Rp4,2 triliun. Sementara Rp1,3 triliun sisanya akan diterbitkan pada 2028.

Pembagian penerbitan tersebut dilakukan agar Pemprov DKI tidak langsung menarik seluruh dana obligasi. Jika dana langsung ditarik seluruhnya, beban pembayaran akan mulai berjalan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan proyek.

Rencana penggunaan dana obligasi akan diarahkan untuk sejumlah proyek yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dan yang paling memungkinkan adalah proyek infrastruktur yang bersifatmulti-yearsdan sudah berjalan.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan pemerintah provinsi (pemprov) menetapkan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah agar skema pembiayaan kreatif itu dapat berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan karakter proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai.

Pihaknya memilih pembiyaan kreatif supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan, dengan tenor tujuh tahun minimum. Pramono pun memastikan Pemprov DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran obligasi tersebut.

Penerbitan obligasi justru akan membuat pengelolaan APBD Jakarta menjadi lebih sehat. Jakarta pasti sanggup dengan adanya obligasi ini.

Pilihan Pramono

Pada ujungnya, setiap langkah yang diambil pemerintah memiliki risiko tersendiri. Gubernur Pramono bisa saja mengambil langkah nonpopulis untuk menambah anggaran daerah di tengah efisiensi, seperti memotong tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN DKI Jakarta yang cukup besar. Atau langkah mengurangi subsidi terhadap transportasi di DKI Jakarta, seperti subsidi LRT hingga MRT yang tentu berdampak langsung pada masyarakat.