KPK Periksa Kadis PUPR dan Anggota DPRD Bengkulu Terkait Kasus Suap Proyek

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman dan anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, Rabu 26 Agutus 2026.

Pemeriksaan terhadap kedua pejabat tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi berupa suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah wilayah lain di Bengkulu.

Selain Noprisman dan Vinna, penyidik KPK juga meminta keterangan dari pihak swasta Eno Bowo Susilo. Ketiganya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Menurutnya, penyidik tengah meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut.

"Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Rabu 26 Agustus 2026.

KPK menduga para saksi memiliki informasi mengenai dugaan kerja sama antara pihak pengusaha dan penyelenggara negara. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya perpindahan uang yang berkaitan dengan praktik suap tersebut.

Baca Juga

Sebelum Tangkap Rektor Unsoed, KPK Sudah Beri Surat Rekomendasi Perbaikan Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

Dalam pengembangan perkara, KPK sebelumnya menemukan dugaan pola pemberian uang kepada pejabat di Pemerintah Kota Bengkulu. Pola tersebut diduga menyerupai praktik ijon proyek yang sebelumnya terungkap dalam perkara korupsi di Kabupaten Rejang Lebong.

Budi mengatakan pengembangan penyidikan bermula dari perkara yang menjerat Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Dari kasus tersebut, penyidik kemudian menemukan indikasi praktik serupa yang diduga melibatkan pihak swasta dan pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu.

"Jadi memang berangkat dari penyidikan perkara di Rejang Lebong, penyidik kemudian melakukan pengembangan bahwa ada dugaan praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi yang juga terjadi di Pemkot Bengkulu. Di mana pengembangan ini berangkat dari pihak-pihak swasta yang diduga memberikan sesuatu begitu ya kepada bupati Rejang Lebong, juga melakukan praktik yang sama," ujarnya.

KPK Dalami Proyek IPAL

Dalam pengembangan kasus di Kota Bengkulu, penyidik kini turut mendalami proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu.

KPK sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak legislatif dalam pengusungan proyek tersebut. Penyidik juga ingin mengetahui apakah terdapat pemberian uang dari kontraktor kepada anggota DPRD berkaitan dengan proyek strategis di daerah tersebut.

"Apakah kemudian ini ada proyek-proyek yang diusung dari legislatif atau kemudian ada dugaan aliran uang, nah semuanya nanti masih akan didalami, kami akan update nanti," ujar Budi.

Pemeriksaan Noprisman dan Vinna dilakukan setelah KPK sebelumnya menjalankan sejumlah tindakan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti tambahan.

Pada akhir Juli 2026, penyidik menggeledah rumah Noprisman. Dari kegiatan tersebut, KPK mengamankan uang tunai dengan nilai lebih dari Rp4 miliar.

Sementara itu, kediaman Vinna Ledy Anggraheni digeledah penyidik pada pertengahan Agustus. Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK menyita sejumlah dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Pengusutan di Bengkulu tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari pada Maret 2026.

Hingga kini, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam penanganan perkara tersebut. Penyidik masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sebelum menentukan pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru. (nba)