Soal Pernyataan Ketum Projo Budi Arie, Mahasiswa Soroti: Tak Boleh Ditentukan oleh Insting Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asep Irama yang akrab disapa Bung AIR, mengkritik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029.

Bung AIR menilai pernyataan tersebut tidak semestinya dilempar ke ruang publik tanpa penjelasan yang terang mengenai dasar konstitusionalnya. Menurutnya, pembicaraan mengenai percepatan pergantian kekuasaan bukan sekadar wacana politik, karena menyangkut pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi dan mandat rakyat.

“GMPK DKI berpandangan bahwa pergantian kekuasaan tidak boleh ditentukan oleh insting politik, spekulasi elite, atau kepentingan kelompok tertentu. Indonesia adalah negara hukum. Ada konstitusi dan mekanisme demokrasi yang harus dihormati,” kata Bung AIR, Rabu (26/8/2026).

Ia menilai istilah dan narasi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029 berpotensi menimbulkan tafsir yang liar di tengah masyarakat. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan oleh figur yang memiliki posisi penting dalam organisasi yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya.

“Kalau ada kebijakan pemerintah yang dianggap keliru, silakan dikritik. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan dikoreksi. Tetapi jangan mencampuradukkan kritik terhadap kebijakan dengan wacana pergantian kekuasaan,” tegasnya.

Bung AIR menegaskan bahwa GMPK DKI berkomitmen mengawal pemerintahan yang sah dan konstitusional. Komitmen tersebut, kata dia, bukan berarti GMPK menutup mata terhadap kekurangan pemerintah.

Baca Juga

Panaskan Mesin untuk Pemilu 2029, Golkar Indonesia Timur Gembleng Kader: Tak Cukup Andalkan Popularitas

“GMPK tidak pernah mengatakan pemerintah tidak boleh dikritik. Justru pemerintah harus terus diawasi. Tetapi mengawasi berbeda dengan mendelegitimasi. Mengkritik berbeda dengan membangun ketidakpastian politik,” ujarnya.

Menurut Bung AIR, demokrasi membutuhkan kedewasaan semua pihak untuk menghormati hasil pemilu dan masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.

“Presiden tidak bisa diganti hanya karena ada elite politik yang merasa situasi sedang berubah. Begitu pula pemerintahan tidak boleh diganggu hanya karena ada kelompok yang memiliki kalkulasi politik berbeda. Semua harus kembali kepada konstitusi,” katanya.

Ia juga menilai pernyataan mengenai kemungkinan politik bergerak lebih cepat sebelum waktunya justru dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih penting, seperti ekonomi, lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan pembangunan nasional.

“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan spekulasi. Rakyat ingin pemerintah bekerja, bukan setiap hari disuguhi perdebatan tentang siapa yang akan menggantikan siapa,” kata Bung AIR.

Bung AIR juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terseret ke dalam agenda politik yang belum memiliki dasar konstitusional.

“Jangan sampai bangsa ini dibiasakan hidup dalam ketidakpastian politik. Pemilu ada waktunya. Pergantian kekuasaan ada mekanismenya. Kalau semua orang mulai berbicara seolah-olah pemerintahan dapat berganti kapan saja berdasarkan situasi politik, kita sedang merusak fondasi demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, GMPK DKI akan tetap berada pada posisi kritis sekaligus konstitusional.

“Kami akan mengawal pemerintahan yang sah, mengkritik kebijakan yang keliru, membela kepentingan rakyat, dan memastikan demokrasi berjalan sesuai konstitusi. Kalau pemerintah salah, kami kritik. Kalau pemerintah benar, kami dukung. Tetapi kami menolak setiap upaya yang membuat pergantian kekuasaan seolah-olah menjadi permainan politik elite,” pungkas Bung AIR.