Hadiri Rakernas ADKASI, Wamendagri Bima Arya Dorong DPRD Kabupaten Naik Kelas

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten di seluruh Indonesia untuk “naik kelas” dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Rakernas yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-25 ADKASI tersebut dibuka Ketua Umum ADKASI, Siswanto dan dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Intelijen), Prof. Dr. Reda Mantovani dan jajaran pengurus ADKASI, ketua, wakil ketua serta anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia.

Di hadapan para anggota DPRD, Bima menegaskan bahwa peningkatan kelas DPRD tidak sekadar berkaitan dengan kewenangan, tetapi menyangkut kapasitas dan kualitas dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Saya sepakat, kami sepakat, Pak Menteri sepakat bahwa DPRD ini harus naik kelas,” kata Bima dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Menurut Bima, DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman, dan fungsi pengawasan harus mampu mendorong pemerintah daerah menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Ramainya Dorongan Cabut Izin Ormas Usai Dugaan Kekerasan di Demo Agustus, Wamendagri: Harus Ada Pembuktian

Ia juga mengingatkan DPRD agar tidak hanya melihat APBD dari sisi besaran anggaran maupun tingkat serapan.

“Serapan itu hanya angka. Pertanyaannya adalah dari angka-angka tersebut, apa yang dirasakan dan apa yang dihasilkan,” ujarnya.

Bima menilai DPRD perlu menggeser paradigma pengawasan. Tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap sesuai ketentuan, tetapi harus melihat apa hasil dan dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah.

Dengan demikian, pembahasan APBD tidak berhenti pada angka-angka, melainkan diarahkan pada pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat,” kata Bima.

Dorongan tersebut sejalan dengan agenda ADKASI yang terus memperjuangkan penguatan kapasitas pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan fiskal dan penataan kembali hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Ketua Umum ADKASI Siswanto menambahkan DPRD memiliki peran penting dalam menyuarakan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, ADKASI selama ini aktif melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait, termasuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam persoalan Transfer ke Daerah (TKD).

ADKASI juga akan terus mengambil langkah dialogis dan konstruktif agar berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan.

“Kita adalah bagian dari pemerintah,” pungkas Siswanto.