Anggota DPR RI Minta Menhut Segera Ajukan Banding Atas Putusan PTUN

“Kemenangan PT Anugerah Rimba Makmur dalam perkara tata usaha negara tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan tersebut bersih dari seluruh dugaan pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan kehutanan,” kata Sonny.

“Pengadilan menguji legalitas keputusan administrasi yang diterbitkan Menteri Kehutanan. Karena itu, harus dibedakan antara pembatalan keputusan administrasi dan pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh perusahaan,” lanjutnya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan keputusan Menteri Kehutanan mengandung cacat prosedur dan cacat substansi.

Cacat prosedur berkaitan dengan tidak dapat dibuktikannya sejumlah tahapan dalam Pasal 368 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Tahapan tersebut antara lain pembentukan tim pemeriksaan lapangan, penyusunan berita acara hasil pemeriksaan, serta pengusulan pencabutan PBPH kepada Menteri yang dilengkapi konsep keputusan pencabutan.

Sementara itu, cacat substansi berkaitan dengan alasan pencabutan yang dicantumkan dalam keputusan Menteri. Majelis menilai alasan tersebut tidak termasuk kategori alasan yang cukup untuk mencabut PBPH berdasarkan Pasal 365 peraturan yang sama.

Keputusan Menteri menyebut sejumlah pertimbangan, antara lain keberadaan areal PBPH di wilayah tangkapan beberapa daerah aliran sungai, kebutuhan pemulihan ekosistem, temuan perkebunan tanpa izin seluas 605,6 hektare, serta areal bekas terbakar tahun 2025 seluas 22,34 hektare.

Baca Juga

Karhutla di Kalimantan Timur Bertambah, Total hingga November Tercatat 2.614 Kasus

Namun, Majelis Hakim menilai alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan kategori pelanggaran yang dapat langsung dijadikan dasar pencabutan PBPH sebagaimana diatur dalam Pasal 365.

Sonny mengatakan putusan itu harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Kementerian Kehutanan. Ia menyoroti tidak ditanggapinya surat keberatan perusahaan serta lemahnya kelengkapan prosedur dan konstruksi substansi dalam keputusan pencabutan izin.

“Setelah membaca Putusan Nomor 157/G/2026/PTUN.JKT, kita dapat melihat bagaimana tingkat kehati-hatian, kecermatan, dan keseriusan Kementerian Kehutanan, baik ketika menerbitkan keputusan maupun saat menghadapi gugatan,” katanya.

Menurut Sonny, Kementerian Kehutanan harus mengevaluasi seluruh proses penanganan perkara, mulai dari penyusunan keputusan, kelengkapan dokumen, koordinasi antarunit, pendampingan hukum, hingga pembuktian di persidangan.

Ia meminta upaya banding nantinya tidak dilakukan sebatas formalitas. Memori banding harus disusun berdasarkan argumentasi hukum yang kuat, bukti yang lengkap, serta penjelasan yang mampu menghubungkan setiap temuan di lapangan dengan dasar hukum penjatuhan sanksi.