Anggota DPR RI Minta Menhut Segera Ajukan Banding Atas Putusan PTUN

“Kementerian Kehutanan harus cermat, hati-hati, profesional, dan berjiwa Merah Putih dalam menjalankan upaya hukum banding. Kepentingan negara, kelestarian hutan, dan keselamatan lingkungan harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh,” tegasnya.

Sonny juga mengingatkan bahwa pembatalan keputusan pencabutan izin tidak boleh menghentikan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah tetap harus melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi melalui prosedur yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah harus tegas, tetapi ketegasan itu wajib disertai kecermatan. Jangan sampai keputusan yang dimaksudkan untuk melindungi hutan justru dibatalkan karena prosedurnya tidak dipenuhi dan dasar hukumnya tidak disusun secara tepat,” ujar Sonny.

Ia menambahkan, kewenangan pengelolaan hutan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.

“Mari kita menjaga amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Hutan adalah kekayaan negara yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan diwariskan dalam keadaan baik kepada generasi mendatang,” pungkasnya.(raa)