Karhutla Sumatra Mulai Terkendali, Penanganan Kini Diperkuat di Kalimantan

Kalimantan Selatan juga masih menghadapi karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 348 hektare. Lebih dari 80 hektare di antaranya telah dipadamkan.
Lima helikopter telah dikerahkan di Kalimantan Selatan dengan menjatuhkan sekitar 1,21 juta liter air untuk menangani area seluas 58 hektare. Tim darat turut menangani sekitar 22 hektare serta membangun kanal dan sumur baru untuk mendukung proses pemadaman.

Upaya pemadaman di wilayah tersebut menghadapi sejumlah kendala, mulai dari akses menuju lokasi kebakaran, jauhnya sumber air, luasnya area terbakar, hingga kondisi angin dan asap.
53 Armada Udara Dikerahkan

Secara keseluruhan, pemerintah mengoperasikan 53 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla. Sebanyak 19 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca, sedangkan 34 helikopter dikerahkan untuk pengeboman air.
Penggunaan armada disesuaikan dengan lokasi titik api, kondisi cuaca, serta kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.

OMC masih dilakukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Namun, terbatasnya pertumbuhan awan membuat operasi tersebut belum menghasilkan hujan.

Kondisi itu membuat strategi penanganan diperkuat melalui patroli, pemadaman darat, pengeboman air, penyekatan area terbakar, pembasahan lahan gambut, serta pendinginan berulang untuk mencegah api kembali menyala.

Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan BNPB, sebaran polutan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 3 September 2026 diperkirakan lebih luas dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga

Polres Lumajang Selidiki Penyebab Kebakaran Hutan Semeru, Belum Temukan Faktor Human Error

Pemantauan kualitas udara dan perlindungan terhadap masyarakat pun terus dilakukan. Di Kalimantan Barat, kegiatan belajar sementara dilakukan dari rumah dengan mempertimbangkan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara.

Penanganan karhutla juga dibarengi upaya pencegahan dan penegakan hukum. Pengawasan dilakukan terhadap 21 badan usaha di tujuh provinsi yang saat ini masih menjalani proses verifikasi lapangan oleh penyidik lingkungan hidup.(Ist)