Menelisik Penerapan Pasal 91 KUHAP Soal Status Tersangka Eks Jampidsus
- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan TPPU yang menyeret eks Jampidsus, Febrie Adriansyah turut membuka dirkusus di kalangan publik.
Dirkusus publik turut membahas batas-batas kewenangan aparat penegak hukum terlebih dengan berlakunya instrumen hukum acara pidana baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak awal Januari 2026 hingga standar pembuktian dan pelindungan hak asasi manusia kini berada di bawah sorotan tajam.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting mengingatkan meski secara normatif syarat objektif penetapan tersangka mengacu pada kecukupan alat bukti prosedur pelaksanaannya tidak boleh melanggar koridor pelindungan hak asasi yang dijamin UU.
"Dalam KUHAP terkait penetapan tersangka diatur dalam Pasal 90 syarat subyektif, patut diduga; objektif: berdasarkan dua alat bukti yang sah. Memang secara tekstual tidak dipersyaratkan harus sudah diperiksa terlebih dahulu calon tersangka sebagai saksi," ujar Jamin kepada awak media, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Jamin menuturkan kebebasan diskresioner penyidik tersebut dibatasi secara ketat oleh larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 91 KUHAP serta doktrin turunan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/2014.
Mengabaikan pemeriksaan pendahuluan terhadap subjek hukum sebelum statusnya dinaikkan dinilai mencederai rasa keadilan dan menghilangkan hak konstitusional untuk membela diri.
"Dengan tidak pernahnya diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka, maka sebenarnya penyidik sudah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hak asasi. Subjek tersebut tidak dapat mempersiapkan dirinya untuk pembelaan karena kedudukannya disamakan dengan saksi-saksi lainnya, sehingga ada tindakan menyalahgunakan keadaan untuk mengelabui pihak yang sebenarnya sudah diketahui sejak awal akan dijadikan tersangka," jelasnya.
Ia memaparkan persoalan ini menjadi semakin krusial tatkala dikaitkan dengan penanganan perkara korupsi dan pencucian uang yang kerap menggunakan instrumen pembuktian kompleks, seperti pelacakan aliran dana atau kesaksian tunggal.
Dalam praktiknya jerat TPPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memang tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap perkara pidana asalnya (predicate crime).
Load more