Karhutla Ditangani, Kepentingan Indonesia di Vladivostok Tetap Berjalan

Dengan memosisikan diri sebagai jembatan antara Rusia dan kawasan yang lebih luas, kunjungan Prabowo selaras dengan tema utama EEF sekaligus memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi penghubung kunci di Asia-Pasifik, dengan memanfaatkan kemandirian strategisnya yang kian berkembang untuk membuka berbagai peluang kerjasama strategis di berbagai bidang lainnya.

Menurut pengamat Pertahanan, Dr. Ade Muhammad, M.Han., tujuan utama negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, karena itu karhutla wajib ditangani dengan seluruh kemampuan negara.

Namun pemerintahan tidak bergantung pada kehadiran fisik satu orang. Operasi karhutla dijalankan secara terpadu oleh BNPB–BPBD, Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni, KLH/BPLH, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BMKG, sementar Presiden tetap memegang tanggung jawab politik atas komando, sumber daya, dan hasil penanganannya.

Pada saat yang sama, ketahanan energi merupakan fondasi industrialisasi nasional. Kunjungan ke Rusia membawa agenda konkret berupa pengetahuan, investasi, dan teknologi nuklir damai, termasuk reaktor modular dan skala penuh, sejalan dengan target pengoperasian awal PLTN pada 2032. Jadi, persoalannya bukan memilih Rusia atau karhutla: negara yang kuat harus mampu mengatasi krisis hari ini sekaligus membangun kedaulatan energi untuk masa depan.

Karena itu, menempatkan karhutla di Kalimantan dan perjalanan Presiden ke Vladivostok sebagai dua pilihan yang saling bertentangan adalah sebuah “false choice”. Karhutla memang harus dipadamkan, pelakunya harus ditindak.

Dampaknya terhadap masyarakat dan negara tetangga harus ditangani. Tetapi pada saat yang sama, pasar harus dibuka, investasi harus diperjuangkan dan posisi Indonesia dalam ekonomi dunia harus terus diperkuat.

Negara yang berfungsi tidak bekerja hanya di satu front. Indonesia harus mampu memadamkan api di dalam negeri, sekaligus membuka pintu kepentingan nasionalnya di luar.