Menpan RB Ungkap Hanya 23,3 Persen Unit Kerja Pemda Punya Predikat Zona Integritas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri PAN RB Rini Widyantini mengungkapkan unit kerja pemerintah daerah (Pemda) yang berpredikat Zona Integritas (ZI) hanya sekitar 23,3 persen dari total keseluruhan.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

“Data di tahun 2025 menunjukkan dari 546 pemerintah daerah, baru sekitar 23,3 persen yang memiliki unit kerja yang berpredikat Zona Integritas,” ungkap Rini.

Dia menjelaskan dari total 514 unit kerja yang berpredikat, mayoritas masih berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yakni sebanyak 450 unit.

Sedangkan, 49 unit menyandang predikat Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), dan 15 unit berpredikat WBK Mandiri.

“Sebaran antar daerah juga menunjukkan adanya kesenjangan dengan konsentrasi unit berpredikat ZI masih lebih kuat di Pulau Jawa dibandingkan di sejumlah wilayah lainnya,” ujar Rini.

Baca Juga

Segera Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR RI Siap Bedah Motif dan Dalang di Balik Penyadapan Ilegal

Menurut Rini, kondisi tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk meningkatkan Zona Integritas. Khususnya, di unit-unit pelayanan dasar Pemda dan yang berhubungan langsung dengan warga.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa angka tersebut masih sangat memprihatinkan.

“Angkanya masih sangat memprihatinkan. Baru 23 persen dari total 546 Pemda di Indonesia yang menerapkan Zona Integritas,” kata Rifqi dalam rapat.

Dia pun meminta Menpan RB menjelaskan kepada Komisi II DPR soal mengapa unit kerja Pemda yang menerapkan Zona Integritas masih sangat rendah.

“Nanti Ibu mungkin bisa jelaskan kepada kami, apakah kita tidak punya daya paksa untuk kemudian memastikan pemerintah-pemerintah daerah ini menerapkan Zona Integritas,” jelas Rifqi. (saa/nsi)