Istana Sebut dari KTT BRICS, Prabowo Cari Jalan Perkuat Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global
- Dok. Setpres
Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, bukan sekadar untuk memenuhi undangan diplomatik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kehadiran Prabowo di KTT BRICS memiliki agenda yang jelas.
Pemerintah ingin memastikan kerja sama internasional yang dibangun Indonesia dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat di dalam negeri.
Menurut Qodari, kerja sama tersebut diarahkan pada sejumlah kepentingan strategis, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi.
“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Pesan Prabowo di forum tersebut juga tidak berhenti pada kerja sama ekonomi.
Dalam sesi tertutup KTT BRICS yang digelar Sabtu (12/9/2026), Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun.
Menurut Prabowo, kemandirian nasional harus terlebih dahulu dibangun dari dalam negeri.
Fondasinya mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat, menjamin ketahanan energi, menyediakan pendidikan, hingga membuka kesempatan masyarakat mencapai kemakmuran bersama.
Di saat yang sama, Prabowo mengajak negara-negara anggota BRICS untuk saling membantu dalam mencapai kemakmuran bersama.
Indonesia, kata dia, menempatkan diri sejajar dengan negara lain dalam membangun kerja sama demi mendorong tatanan dunia yang lebih adil dan setara.
Namun, keterbukaan terhadap kerja sama internasional tersebut tetap harus berpijak pada kepentingan nasional.
Posisi itu, menurut Qodari, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Qodari menjelaskan politik luar negeri bebas aktif tidak berarti Indonesia harus menjauh dari kekuatan global.
Sebaliknya, Indonesia dapat memperluas jaringan kerja sama berdasarkan asas saling percaya dan keinginan untuk tumbuh bersama tanpa harus memihak atau bergantung pada satu maupun sejumlah poros tertentu.
“Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri,” tambah dia.
Load more