Istana Sebut dari KTT BRICS, Prabowo Cari Jalan Perkuat Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global

Langkah memperluas jejaring melalui BRICS dinilai semakin relevan ketika perekonomian global menghadapi situasi yang kian kompleks dan proteksionisme ekonomi semakin menguat. 

Indonesia membutuhkan lebih banyak pilihan mitra agar kepentingan ekonominya tidak terlalu bergantung pada satu kawasan atau kelompok negara tertentu.

Saat ini, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. 

Jika digabungkan, populasi negara-negara tersebut mencapai hampir separuh penduduk dunia.

Besarnya populasi sekaligus kekuatan ekonomi tersebut membuka akses bagi Indonesia terhadap jejaring pasar dan mitra ekonomi yang luas dan beragam. 

Bagi pemerintah, diversifikasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional ketika dinamika perdagangan dan geopolitik dunia semakin sulit diprediksi.

Baca Juga

Pakar UI Sebut Ada Pesan Politik Saat Prabowo ke Luar Negeri, Gibran ke Lokasi Bencana dan Korban MBG

“Diversifikasi mitra ekonomi tersebut menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi,” imbuh dia.

Meski agenda Prabowo berlangsung di panggung internasional, Qodari memastikan perhatian Presiden terhadap persoalan domestik tidak berkurang. 

Diplomasi justru dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membantu pemerintah menjawab berbagai tantangan di dalam negeri.

Peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja menjadi tujuan yang ingin dikejar melalui perluasan kerja sama internasional. 

Dengan demikian, diplomasi dan kebijakan domestik bukan dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang.

Pemerintah pun berkomitmen mengawal setiap kesepakatan dan kerja sama yang dihasilkan dalam pertemuan BRICS agar tidak berhenti sebagai dokumen diplomatik. 

Hasil kerja sama diharapkan dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

Bagi pemerintah, keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya pertemuan yang dihadiri Presiden maupun kesepakatan yang ditandatangani. 

Ukurannya adalah dampak yang benar-benar kembali ke masyarakat.

“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Qodari. (agr/nsi)