BPJS Kesehatan Soroti Wacana Hapus Tunggakan JKN, 23 Juta Peserta Bisa Langsung Aktif

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito merespons wacana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Prihati, BPJS Kesehatan hingga kini masih melakukan advokasi kepada pemerintah terkait rencana kebijakan tersebut.

Prihati mengatakan, apabila tunggakan iuran JKN benar-benar dihapus, kebijakan itu berpotensi membantu meningkatkan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan.

Hal tersebut menjadi penting karena BPJS Kesehatan tengah menghadapi target peningkatan jumlah peserta aktif JKN. Penghapusan tunggakan dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk membantu peserta yang saat ini tidak aktif kembali menggunakan kepesertaan JKN.

"Doakan kalau benar-benar dihapus Perpres tunggakan iuran, Rp 23 juta itu langsung bisa menjadi peserta aktif," kata Prihati kepada wartawan di Cimahi, Rabu (16/9/2026).

Belum Ada Kepastian Kapan Tunggakan Dihapus

Prihati mengungkapkan, BPJS Kesehatan belum mengetahui secara pasti kapan keputusan mengenai penghapusan tunggakan iuran JKN akan ditetapkan.

Baca Juga

Kabar Duka! Keponakan Gus Dur, Fatih Waluyo Wahid atau Gus Firry Meninggal Dunia

Menurut dia, BPJS Kesehatan hanya dapat melakukan advokasi kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah dapat segera mengambil keputusan mengenai kebijakan penghapusan tunggakan.

"Belum ada (tanggalnya). Kita hanya bisa advokasi lewat Kemenko PMK bagaimana pemerintah bisa segera memberikan penghapusan tunggakannya. Saya sama-sama doa," ujar Prihati.

Wacana penghapusan tunggakan iuran tersebut berkaitan erat dengan upaya BPJS Kesehatan meningkatkan jumlah peserta aktif JKN. Saat ini, masih terdapat puluhan juta peserta yang status kepesertaannya tidak aktif.

54 Juta Peserta JKN Tidak Aktif

Prihati menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 54 juta peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Jumlah tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengejar peningkatan kepesertaan aktif JKN.

Namun, Prihati menegaskan bahwa peserta yang menunggak iuran tidak seluruhnya berada dalam kondisi tidak mampu membayar.

Menurutnya, terdapat peserta yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar, tetapi memilih tidak membayar iuran ketika tidak membutuhkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut berbeda dengan peserta yang memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran.

"Ini kan masalahnya willingness to pay. Bayar kalau lagi sakit. Kenapa yang tidak sakit bayar? Itu willingness to pay. Ada lagi inability to pay, memang dia tidak mampu bayar," jelas Prihati.

Dengan kondisi tersebut, penghapusan tunggakan iuran JKN dinilai berpotensi membantu mengaktifkan kembali sebagian peserta yang sebelumnya tidak aktif.

Prihati juga mengatakan, apabila sekitar 54 juta peserta tersebut dapat kembali aktif dan membayar iuran, terdapat potensi tambahan penerimaan iuran yang signifikan bagi keberlangsungan program JKN.

BPJS Kesehatan Kejar 23,5 Juta Peserta Aktif pada 2027

Di tengah kondisi tersebut, BPJS Kesehatan mendapatkan target untuk menambah sekitar 23,5 juta peserta aktif pada 2027.

Penambahan tersebut diperlukan agar cakupan peserta aktif JKN dapat mencapai sekitar 88 persen. Prihati mengakui target tersebut bukan perkara mudah untuk dicapai.

Pasalnya, kemampuan BPJS Kesehatan selama ini berada di kisaran 4-5 juta peserta aktif tambahan setiap tahun. Sementara target yang diberikan untuk 2027 mencapai 23,5 juta peserta aktif.

"Untuk tambah 23,5 juta, padahal kemampuan kita menambah 4-5 juta setahun. Tetapi kita dikasih target 23,5 juta," kata Prihati.

Karena itu, Prihati menilai kebijakan penghapusan tunggakan iuran JKN, apabila benar-benar diterapkan, dapat membantu BPJS Kesehatan mengejar target peningkatan kepesertaan aktif tersebut.

Kebijakan tersebut berpotensi membuat peserta yang sebelumnya tidak aktif kembali menjadi peserta aktif tanpa harus terbebani tunggakan sesuai mekanisme yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Prihati Tekankan Peran JKN Lindungi Masyarakat

Selain persoalan kepesertaan dan penerimaan iuran, Prihati menegaskan keberlanjutan program JKN membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah.

Menurut Prihati, peran JKN tidak hanya sebatas membiayai layanan kesehatan masyarakat. Program tersebut juga memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.

Prihati memberikan gambaran mengenai seorang pencari nafkah keluarga yang tiba-tiba mengalami serangan penyakit serius. Apabila orang tersebut tidak memperoleh perlindungan kesehatan, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga yang ditinggalkan.

"Kalau ada laki-laki 40 tahun serangan, jatuh, harus juga ditolong. Karena kalau misalkan meninggal, mungkin anak istrinya jatuh di situasi miskin. Maka itu peran BPJS dalam menjaga kemiskinan," tuturnya.