Kejagung Limpahkan Febrie Adriansyah dan Barang Bukti ke Kejari Jaksel, Bakal Segera Diadili

Jakarta, tvOnenews.com - Tim penyidik Kejaksaan Agung resmi melimpahkan Eks Jampidsus, Febrie Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Kejari Jakarta Selatan, pada Jumat (18/9/2026).

“Baru saja hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama tersangka FA dan kawan-kawan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

Lebih lanjut, Anang menerangkan, pelimpahan ini dilakukan usai per hari Rabu (16/9/2026) kemarin, berkas sudah dinyatakan P21 atau lengkap oleh penuntut umum.

Kemudian, dengan dilimpahkannya Febrie ini, tim penuntut umum akan melengkapi administrasi dan membuat dakwaan. Setelahnya diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan tersangka akan disidangkan.

“Dan ditindaklanjuti dengan hari ini tahap duanya, pelimpahan kepada penuntut umum secara administrasi berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 20 hari ke depan, nanti penuntut umum setelah membuat dakwaan dan juga administrasi, akan menyerahkan dan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” jelasnya.

Untuk diketahui, Eks Jampidsus, Febrie Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari pemerasan, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (18/9/2026) hari ini.

Baca Juga

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Febrie tiba di Kejari Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan dalam kondisi tangan diborgol. Sementara itu juga tampak Febrie didampingi oleh kuasa hukumnya dan sejumlah pihak kepolisian.

Dalam pelimpahan ini, Febrie buka suara dan membantah soal dugaan pemerasan yang menjeratnya. Di hadapan awak media, Febrie mengaku telah mengabdi menjadi jaksa selama puluhan tahun dan tidak pernah dijatuhi hukuman.

“Jadi saya sudah ditanya tadi ya mengenai pemerasan, saya sudah sampaikan. Jadi selama jadi jaksa 33 tahun, saya tidak pernah dijatuhi hukuman di Pengawasan. Diperiksa, belum pernah. Dilaporkan, belum pernah,” kata Febrie, kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

“Nah sekarang, disangkakan pemerasan. Ya? Nah, kalian bisa tanya ke Pengawasan itu. Saya juga tadi bicara dengan anak buah saya, Tim Sembilan, pernahkah selama saya mimpin, pernahkah diajari dengan perbuatan-perbuatan seperti itu? Kalian cermati itu. Dan saya ingin nanti di pengadilan, hakim dapat melihat ini dengan jernih. Kenapa perkara ini muncul,” lanjutnya.

Bahkan, Febrie dalam hal ini memamerkan pencapaian kerjanya melalui Satgas PKH yabg telah berhasil mengembalikan uang Rp300 Triliun dari hasil pemberantasan kasus yang ada.

“Banyak prestasi yang sudah disampaikan oleh kita di Gedung Bundar. Perubahan Gedung Bundar begitu besar ketika kita pegang. Apalagi Ketua Satgas PKH. 300 T setahun kita kembalikan. Semua perkara besar kita ambil,” tegas Febrie.

Menurutnya, semua data perkara besar berada di Kejaksaan Agung. Semua orang yang terlibat dalam perkara besar ada di dalamnya.

“Tapi akhirnya, justru kita yang digergaji, ya. Tapi jangan lupa, database di Gedung Bundar itu, itu akan menjadi data abadi. Kita semua tahu siapa yang terlibat di perkara-perkara besar. Dan saya yakin, junior saya ya, selama ini telah kita didik, itu pasti akan punya keberanian untuk bangsa dan untuk rakyatnya. Itu selalu yang kita tanamkan di Gedung Bundar,” terangnya.

Selain itu, Febrie juga membantah soal kepemilikan emas yang berhasil disita oleh tim penyidik di rumah Sentul, Jawa Barat. Dirinya meminta agar dapat diungkap sosok pemilik emas tersebut.

“Itu kan sudah diperiksa. Dan saya juga minta itu di-clear-kan. Siapa yang punya, apakah keterkaitan dengan saya, itu kan sudah diberikan penjelasan kepada tim penyidik. Oleh karena itu saya berharap nanti, ya, agar hakim dapat melihat ini dengan jernih,” ungkap Febrie.

Kemudian, Febrie juga tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki IUP tambang hingga tidak pernah meminta kuota impor.

“Saya tidak punya IUP tambang. Saya tidak pernah minta proyek pemerintah. Saya tidak pernah punya konsesi sawit. Saya tidak pernah minta kuota impor. Siapa yang terlibat di situ? Gedung Bundar ada database-nya. Dan saya yakin ya, Presiden dapat masukan yang salah atas perkara ini,” jelas Febrie.

“Dan mudah-mudahan, junior-junior saya yang ada di Gedung Bundar akan terus bela kepentingan rakyat dan bangsanya untuk menuju kemakmuran rakyat. Itu saja, ya,” sambungnya. (Ars/ree)