Kemendes Usul Dapur Komunal untuk Dukung MBG di Daerah 3T, Sesuaikan Kondisi Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengusulkan pendirian dapur komunal untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk "Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T" yang diikuti secara daring, Rabu (23/9/2026).

Samsul mengatakan konsep dapur komunal dinilai dapat diterapkan karena kondisi permukiman dan sekolah di sejumlah daerah tertinggal, terutama Papua, memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Menurut dia, penyediaan makanan untuk mendukung program MBG di wilayah tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, jumlah siswa, serta pola permukiman yang ada.

"Jadi konsepnya adalah dapur komunal. Jadi, ini sebenarnya bisa disampaikan ke teman-teman, karena PKK kebetulan ada di bawah Ditjen Bina Pemdes, gitu kan. Jadi, membuat dapur komunal untuk mereka mengajarkan bagaimana memasak makanan-makanan lokal," kata Samsul di Jakarta.

Klaster permukiman di Papua hanya terdiri dari puluhan rumah

Baca Juga

Menteri HAM Tegaskan Warga Sipil Tak Boleh Dilibatkan dalam Operasi di Papua

Samsul menjelaskan salah satu pertimbangan usulan tersebut adalah kondisi permukiman di Papua yang tidak selalu memiliki jumlah penduduk dalam skala besar.

Ia menyebut klaster rumah di sejumlah wilayah Papua terkadang hanya terdiri atas 10 hingga 20 rumah. Kondisi serupa juga terlihat pada sekolah yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit.

"Klaster rumah mereka itu kadang hanya 10 rumah, 20 rumah, gitu kan. 20 rumah mungkin yang sekolah cuma 20 orang. Sekolah-sekolah mereka kecil, dan sebagainya," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pola penyediaan makanan untuk mendukung MBG tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan wilayah yang memiliki permukiman lebih padat dan jumlah siswa lebih banyak.

Menurut Samsul, pendekatan penyediaan makanan perlu disesuaikan dengan skala komunitas serta kondisi rantai pasok di masing-masing daerah.

Penyesuaian tersebut diperlukan agar penyediaan makanan dapat mengikuti kondisi masyarakat setempat, termasuk ketersediaan bahan pangan dan karakteristik permukiman yang tersebar.

Dapur komunal bisa jadi tempat mengolah pangan lokal

Dalam konsep yang disampaikan Kemendes PDT, dapur komunal merupakan dapur bersama yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah makanan.