Kemendes Usul Dapur Komunal untuk Dukung MBG di Daerah 3T, Sesuaikan Kondisi Papua

Tidak hanya menjadi tempat menyiapkan makanan, dapur tersebut juga dapat digunakan sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan yang memiliki kandungan nutrisi baik.

Konsep ini dinilai relevan untuk diterapkan di daerah tertinggal karena dapat menggabungkan pemanfaatan sumber pangan yang tersedia di wilayah setempat dengan keterampilan masyarakat dalam mengolah makanan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat dalam proses penyediaan makanan di lingkungannya.

Samsul mengatakan konsep serupa sebenarnya telah dimiliki Kemendes PDT sebelum program MBG berjalan.

Kemendes pernah memiliki konsep dapur desa

Sebelum adanya program MBG, Kemendes PDT pernah memiliki konsep yang ditujukan untuk mengajarkan masyarakat, khususnya ibu-ibu, mengolah makanan dengan kandungan nutrisi yang baik.

Baca Juga

Menteri HAM Tegaskan Warga Sipil Tak Boleh Dilibatkan dalam Operasi di Papua

Konsep tersebut disebut sebagai "dapur desa".

"Dulu, kami pernah punya konsep, sebelum ada MBG kami itu mengajarkan ibu-ibu untuk mengolah makanan supaya nutrisinya bagus. Kami sebutnya adalah dapur desa," ujar Samsul.

Menurut dia, konsep dapur desa tersebut dapat menjadi bagian dari pendekatan yang diterapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan di wilayah setempat.

Dapur desa juga dapat dikelola oleh masyarakat, termasuk komunitas perempuan di desa. Keterlibatan masyarakat tersebut memungkinkan pengelolaan dapur dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

Melalui konsep dapur komunal, Kemendes PDT mengusulkan agar pelaksanaan dukungan terhadap MBG di daerah tertinggal dapat mempertimbangkan kondisi lokal, terutama wilayah dengan permukiman dan sekolah yang berukuran kecil seperti yang ditemukan di sejumlah kawasan Papua.