GKSR Dorong Ambang Batas Parlemen 1 Persen pada Pemilu

"Jangan mengakal-akali politik dagang sapi. Presidential threshold 0 persen nanti mau dibarter dengan parliamentary threshold, mau dibarter lagi dengan Pilkada nasional yang terpisah dengan Pilkada daerah. Hentikan politik dagang sapi," tegasnya.

Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani mengatakan, draf tersebut selanjutnya akan disampaikan langsung kepada pimpinan DPR. GKSR telah mendapat kesempatan bertemu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pada Selasa (29/9/2026).

"Hari Selasa kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR," ujarnya.

Benny mengapresiasi kesediaan Dasco menerima pimpinan partai nonparlemen. Dia menilai, pertemuan itu membuka ruang dialog antara partai di parlemen dan kelompok politik di luar parlemen.

"Sikap Pak Dasco ini harus diapresiasi, sikap negarawan. Walaupun mereka berada di partai yang hari ini berkuasa, bahkan ada di parlemen, tapi tetap memberikan tempat dan ruang untuk kita berdiskusi," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina GKSR, Oesman Sapta (OSO) menyampaikan pesannya tentang pentingnya pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan di daerah sangat penting bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

PPN Nobatkan Aneu Nursifah Jadi Srikandi Pemilu Indonesia

"Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang selama 1 tahun, saya doakan mudah-mudahan kalian semua berhasil. Jangan lupa, daerah itu yang mendirikan republik, jadi perhatian kepada daerah harus kita lakukan lahir batin," ujarnya.

OSO menambahkan, tanpa pembangunan di daerah, tidak akan terjadi kemakmuran bagi bangsa Indonesia. "Dengan catatan, bukan daerahisme, daerahisme itu tidak baik," tegasnya.