Solusi Jika BSU 2026 Rp900 Ribu Belum Cair ke Rekening, Ini 5 Langkah yang Bisa Dilakukan

5. Hubungi BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker

Apabila status kepesertaan dan data identitas sudah benar, tetapi masih terdapat kendala, pekerja dapat meminta klarifikasi kepada instansi terkait.

Untuk masalah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat menghubungi Contact Center 175, mengirimkan pertanyaan melalui kanal layanan resmi, atau mendatangi kantor cabang terdekat.

Sementara itu, pertanyaan mengenai persyaratan penerima, jadwal pencairan, dan mekanisme BSU dapat disampaikan melalui kanal resmi Kemnaker.

Siapkan KTP, informasi kepesertaan, serta bukti status penerima jika sudah tersedia. Dokumen tersebut dapat membantu petugas memahami kendala yang sedang dihadapi.

Perlu diingat, layanan pengaduan tidak otomatis mempercepat pencairan. Tujuannya adalah memperoleh penjelasan mengenai status kepesertaan atau prosedur yang berlaku.

Syarat Penerima BSU 2026 Rp900 Ribu

Hingga pengumuman teknis resmi diterbitkan, persyaratan final BSU 2026 belum dapat dipastikan. Kendati demikian, ketentuan pada program sebelumnya dapat menjadi gambaran awal bagi pekerja.

Beberapa kriteria yang pernah digunakan dalam penyaluran BSU sebelumnya meliputi:

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK valid.

Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah.

Memiliki upah sesuai batas yang ditentukan dalam ketentuan program.

Tidak termasuk kelompok yang dikecualikan berdasarkan aturan penyaluran.

Memenuhi persyaratan lain sesuai regulasi yang berlaku pada periode bantuan tersebut.

Kriteria tersebut bukan persyaratan final BSU 2026. Pekerja perlu menunggu pengumuman terbaru dari pemerintah sebelum memastikan kelayakan sebagai penerima.

Memenuhi persyaratan pada periode sebelumnya juga tidak otomatis menjamin bantuan akan kembali diterima pada periode 2026.

Kapan BSU 2026 Rp900 Ribu Cair?

Pemerintah telah menyampaikan rencana pemberian BSU selama tiga bulan pada kuartal IV 2026, dengan nominal Rp300.000 per bulan untuk sekitar 13,3 juta pekerja. Jika diberikan sekaligus, total bantuan yang direncanakan mencapai Rp900.000.

Informasi tersebut tercantum dalam publikasi resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 4 Oktober 2026. Namun, pengumuman mengenai rencana program berbeda dari penetapan tanggal pencairan dan dimulainya penyaluran.

Oleh karena itu, pekerja sebaiknya menunggu informasi resmi mengenai jadwal transfer, kriteria penerima, dan mekanisme pengecekan sebelum menyimpulkan bahwa bantuan terlambat dicairkan.