Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak Datangi Kementerian ESDM, Bahas Kepastian Pasokan BBM di Jatim

Jakarta, tvOnenews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendatangi langsung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk membahas kepastian pasokan dan percepatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Biosolar dan Pertalite, di Jawa Timur.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Selasa (20/10), Gubernur Khofifah meminta agar ketersediaan BBM dipastikan hingga ke tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah tersebut dilakukan menyusul kejadian antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pertemuan trsebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Wakil Direktur Utama II PT Pertamina Patra Niaga II Surya Tri Harto serja jajaran PT Pertamina Patra Niaga II.

Khofifah menegaskan, kepastian stok di depo atau terminal BBM harus diikuti kelancaran distribusi hingga ke SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, diperlukan pemetaan kondisi pasokan secara menyeluruh sekaligus langkah cepat untuk mengatasi kendala distribusi di lapangan.

"Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersedian dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman," ujar Khofifah.

Khofifah menekankan, ketersediaan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi. Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional sekaligus simpul distribusi barang dan jasa bagi berbagai wilayah, termasuk kawasan Indonesia timur.

Baca Juga

Polres Probolinggo Cek SPBU, Pastikan Pasokan BBM Aman

Gangguan distribusi BBM, lanjutnya, terutama Biosolar, berpotensi berdampak pada berbagai sektor, mulai dari transportasi, distribusi logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan. Oleh sebab itu, Khofifah mendorong agar persoalan yang terjadi segera ditangani secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pertamina.

"Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan," ungkapnya.