UPAS Dishub DKI Jakarta Tegaskan Transparansi Pengelolaan Anggaran Bus Sekolah

“Apabila terdapat informasi, dokumen, atau hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum, kami siap memberikan data dan keterangan yang diperlukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Kami terbuka terhadap proses verifikasi agar setiap persoalan dapat dinilai berdasarkan fakta,” tegasnya.

Koharudin turut menerangkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa, penyusunan anggaran, serta pelaporan realisasi keuangan memiliki mekanisme dan tujuan publikasi masing-masing. Oleh sebab itu, informasi mengenai alokasi anggaran, kontrak, realisasi belanja, maupun dokumen pertanggungjawaban tidak selalu tersedia dalam satu platform.

Dengan demikian, ketiadaan informasi tertentu dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menuding adanya penyembunyian atau penyelewengan anggaran. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan harus mengacu pada dokumen yang berkaitan melalui prosedur yang sesuai.

Lebih lanjut, Koharudin menyampaikan bahwa administrasi dan pertanggungjawaban anggaran operasional Bus Sekolah, termasuk belanja BBM, merupakan bagian dari objek pengawasan keuangan pemerintah.

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang tersedia di UPAS, pengelolaan keuangan tersebut telah menjalani pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Menurut Koharudin, tidak ditemukan persoalan pada aspek yang diperiksa, dengan tetap mengacu pada dokumen resmi hasil pemeriksaan terkait.

Walaupun demikian, UPAS menyatakan akan terus melakukan pembenahan melalui evaluasi dan peningkatan pengendalian internal dalam pengoperasian Bus Sekolah. Pengawasan itu meliputi pemakaian BBM, pendataan aktivitas kendaraan, pencatatan perjalanan, serta kelengkapan administrasi pertanggungjawaban anggaran.

Baca Juga

Antisipasi Macet Panjang, Dishub DKI Jakarta Aktifkan Program Gebrak Pagi Mulai Senin

Koharudin menilai keterbukaan informasi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan harus diimbangi dengan perbaikan mutu layanan kepada masyarakat. Administrasi yang tertib diperlukan bukan hanya untuk menjamin penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, melainkan juga memastikan transportasi sekolah tetap beroperasi secara aman dan berkesinambungan.

“Layanan Bus Sekolah dikelola dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, kami mengajak semua pihak mengedepankan verifikasi data dan fakta sebelum menarik kesimpulan," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kritik dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bus Sekolah.