Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com - Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) mengusulkan reformasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memperjelas batas antara keputusan bisnis yang sah dan tindak pidana korupsi. 

Langkah ini dinilai penting agar pemberantasan korupsi tetap berjalan tegas tanpa menimbulkan ketakutan bagi profesional dalam mengambil keputusan dan menjalankan pelayanan publik.

Usulan tersebut disampaikan dalam diskusi mengenai UU Tipikor bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan perwakilan sejumlah organisasi alumni perguruan tinggi serta kalangan profesional di Gedung DEN, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). 

Wakil Ketua Umum IKA ITS Boy Robyanto mewakili IKA ITS mengatakan bahwa ketidakjelasan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi, terutama terkait kerugian negara, telah menimbulkan ketidakpastian bagi pengambil keputusan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). 

Sumber :

• istimewa

"Kondisi ini berpotensi membuat profesional ragu mengambil keputusan bisnis, menghambat pelayanan publik, dan mengurangi daya saing perusahaan nasional," katanya.

Baca Juga

Kesalahan Administrasi Bisa Berujung Korupsi? Eksaminasi UI dan UGM Soroti Batas Hukumnya

Ia juga menyoroti penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang substansinya kini diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. 

"Unsur kerugian negara, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan pidana perlu dirumuskan serta ditafsirkan secara lebih jelas agar risiko bisnis, kesalahan administratif, dan tindak pidana korupsi tidak bercampur aduk," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. 

"Setelah dua dekade, penerapan praktik terbaik internasional atau international best practices, perlu diperkuat untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan peningkatan daya saing ekonomi nasional," katanya.

Ia menilai perlu ada pembedaan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah menjadi kewajiban hukum tetapi tidak disetorkan, potensi pendapatan yang belum menjadi hak negara, dan pelanggaran kewajiban pelayanan yang belum tentu memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

"Persoalan keekonomian pelayanan publik, juga harus dijawab melalui struktur tarif, penugasan, dan mekanisme kompensasi yang layak tanpa mengabaikan keselamatan pelayaran," katanya.

Oleh karena itu, IKA ITS mengajukan tiga usulan pembaruan. 

"Pertama, memperjelas rumusan dan pembuktian tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, termasuk unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian nyata, serta hubungan sebab akibat," katanya.

"Kedua, menerapkan Business Judgment Rule secara efektif dengan memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan profesional yang diambil berdasarkan kewenangan, kajian memadai, iktikad baik, dan tanpa benturan kepentingan," tambahnya.

"Ketiga, menyelaraskan regulasi BUMN, praktik bisnis yang sah, serta metode penghitungan kerugian negara dengan praktik terbaik internasional dan prinsip-prinsip UNCAC," pungkasnya.

Boy menilai BUMN perlu memperoleh kepastian hukum dalam menggunakan instrumen bisnis yang lazim dan sah, termasuk marketing fee maupun komisi keagenan, sepanjang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur suap atau transaksi melawan hukum.

Ia juga mengusulkan evaluasi indikator kinerja penegakan hukum. Keberhasilan pemberantasan korupsi, menurutnya tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah perkara, tersangka, atau nilai kerugian negara yang didalilkan.

"Tetapi juga kualitas pembuktian dan keadilan dalam proses hukum," ujarnya.

IKA ITS menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi yang tegas. Namun, penegakan hukum juga harus memberikan perlindungan kepada profesional yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

"Jangan sampai karena takut dipidana, keputusan tidak diambil, peluang usaha hilang, pelayanan publik terhambat, dan akhirnya negara justru kehilangan kesempatan untuk maju," demikian pandangan IKA ITS dalam usulan tersebut.

Ia berharap reformasi hukum pemberantasan korupsi dapat menghasilkan keseimbangan antara penindakan terhadap pelaku korupsi dan perlindungan terhadap pengambil keputusan profesional. 

"Kami mendukung hukuman tegas untuk koruptor namun hukum juga mesti melindungi keputusan profesional yang sah," pungkasnya. (*)