Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

OSVIA merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk mencetak calon pegawai pemerintahan dari kalangan pribumi. Margono berhasil menyelesaikan pendidikannya pada 1911.

Selepas sekolah, ia mengawali perjalanan profesional sebagai pegawai negeri di departemen kepolisian. Namun, perjalanan kariernya kemudian berkembang ke sektor perkreditan yang menjadi bidang penting dalam perjalanan hidupnya.

Pada 1917, Margono bergabung dengan Volkscredietwezen, lembaga perkreditan rakyat pada masa Hindia Belanda. Di sana, ia memperoleh pengalaman dalam mengelola sekaligus mengawasi penyaluran kredit kepada masyarakat.

Kemampuannya semakin berkembang setelah mengikuti pendidikan sebagai inspektur adjutan di Batavia pada 1921. Ia kemudian memperoleh penugasan di Madiun dan Malang sebelum kembali ditempatkan sebagai inspektur di Batavia pada 1927.

Pengalaman tersebut membawanya mendapatkan kesempatan memperluas wawasan hingga ke Eropa. Margono menjalankan tugas di Kementerian Koloni Belanda yang berkedudukan di Den Haag pada 1937-1938. Ia juga menghadiri Kongres Koperasi pada 1938 sebagai perwakilan Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia, Margono bekerja di lingkungan kementerian dalam negeri pemerintahan pendudukan Jepang, terutama menangani urusan koperasi.

Baca Juga

Gibran Masih Menjalankan Tugas sebagai Wakil Presiden, Yusril: Belum Ada Kekosongan Jabatan Wapres

Berbagai pengalaman di bidang administrasi, perkreditan, dan koperasi itulah yang kemudian menjadi modal penting ketika Indonesia memasuki masa persiapan kemerdekaan.

3. Kiprah Margono dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Menjelang kemerdekaan, Margono mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari BPUPKI. Ia tercatat sebagai anggota ke-62 dalam badan yang dibentuk untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan mendasar bagi pembentukan negara Indonesia.

Keterlibatannya dalam BPUPKI menjadi salah satu bukti kontribusi Margono dalam proses menuju kemerdekaan, tidak hanya melalui pemikiran ekonomi, tetapi juga dalam lingkungan lembaga persiapan kenegaraan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Margono kembali memperoleh amanah penting. Pada 25 September 1945, ia diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan tercatat sebagai orang pertama yang memimpin lembaga tersebut.

Akan tetapi, masa kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Sekitar dua bulan setelah menduduki jabatan itu, Margono memutuskan mengundurkan diri.

Setelah itu, perhatiannya semakin terarah pada upaya membangun lembaga keuangan nasional. Menurut gagasannya, negara yang baru merdeka membutuhkan bank milik sendiri agar mampu menopang perekonomian dan memperkuat kedaulatan ekonomi.