Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa. Pemberian tersebut berlangsung dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar tersebut karena 19 tokoh bangsa tersebut dinilai mempunyai jasa yang luar biasa bagi Indonesia. Penganugerahan gelar Pahalawan Nasional pun dilaksanakan secara khidmat.

Gelar pahlawan Nasional diberikan sebagai bagian apresiasi tertinggi negara. Kontribusi 19 tokoh bangsa tersebut sangat berarti, mulai dari sektor kepemimpinan, penegakan demokrasi, perlindungan HAM hingga berpihak pada rakyat.

Adapun penetapan gelar Pahlawan Nasional terhadap 19 tokoh bangsa melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93.TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional diputuskan di Jakarta pada 10 November 2026.

Salah satu tokoh bangsa yang menyandang gelar tersebut adalah almarhum Raden Mas (R.M.) Margono Djojohadikusumo berasal dari Jawa Tengah. Menariknya, ia merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto sekaligus pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI). Berikut profil Margono yang telah dirangkum tvOnenews.com pada Rabu (11/11/2026).

Sumber :

• X/@BNI

Baca Juga

Gibran Masih Menjalankan Tugas sebagai Wakil Presiden, Yusril: Belum Ada Kekosongan Jabatan Wapres

1. Asal-usul Margono Djojohadikusumo

Merujuk dari arsip sejarah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas, Margono Djojohadikusumo dilahirkan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 16 Mei 1894.

Margono berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Jawa. Keluarga tersebut bahkan memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat dalam menghadapi kolonialisme Belanda.

Silsilah keluarganya disebut mempunyai hubungan dengan Raden Joko Kaiman, tokoh yang dikenal sebagai pendiri Banyumas sekaligus bupati pertama di wilayah tersebut.

Garis keturunannya juga berkaitan dengan kalangan bangsawan yang memiliki sejarah perjuangan dalam Perang Jawa melawan Belanda, antara lain Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, pengikut Pangeran Diponegoro.

Latar belakang keluarga tersebut menjadi bagian dari perjalanan kehidupan Margono sebelum akhirnya dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pembentukan fondasi ekonomi Indonesia.

2. Perjalanan Pendidikan dan Kariernya

Perjalanan pendidikan Margono dimulai pada 1901 hingga 1907. Saat itu ia memasuki Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas, sekolah dasar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ia kemudian melanjutkan sekolah di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang.

OSVIA merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk mencetak calon pegawai pemerintahan dari kalangan pribumi. Margono berhasil menyelesaikan pendidikannya pada 1911.

Selepas sekolah, ia mengawali perjalanan profesional sebagai pegawai negeri di departemen kepolisian. Namun, perjalanan kariernya kemudian berkembang ke sektor perkreditan yang menjadi bidang penting dalam perjalanan hidupnya.

Pada 1917, Margono bergabung dengan Volkscredietwezen, lembaga perkreditan rakyat pada masa Hindia Belanda. Di sana, ia memperoleh pengalaman dalam mengelola sekaligus mengawasi penyaluran kredit kepada masyarakat.

Kemampuannya semakin berkembang setelah mengikuti pendidikan sebagai inspektur adjutan di Batavia pada 1921. Ia kemudian memperoleh penugasan di Madiun dan Malang sebelum kembali ditempatkan sebagai inspektur di Batavia pada 1927.

Pengalaman tersebut membawanya mendapatkan kesempatan memperluas wawasan hingga ke Eropa. Margono menjalankan tugas di Kementerian Koloni Belanda yang berkedudukan di Den Haag pada 1937-1938. Ia juga menghadiri Kongres Koperasi pada 1938 sebagai perwakilan Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia, Margono bekerja di lingkungan kementerian dalam negeri pemerintahan pendudukan Jepang, terutama menangani urusan koperasi.

Berbagai pengalaman di bidang administrasi, perkreditan, dan koperasi itulah yang kemudian menjadi modal penting ketika Indonesia memasuki masa persiapan kemerdekaan.

3. Kiprah Margono dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Menjelang kemerdekaan, Margono mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari BPUPKI. Ia tercatat sebagai anggota ke-62 dalam badan yang dibentuk untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan mendasar bagi pembentukan negara Indonesia.

Keterlibatannya dalam BPUPKI menjadi salah satu bukti kontribusi Margono dalam proses menuju kemerdekaan, tidak hanya melalui pemikiran ekonomi, tetapi juga dalam lingkungan lembaga persiapan kenegaraan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Margono kembali memperoleh amanah penting. Pada 25 September 1945, ia diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan tercatat sebagai orang pertama yang memimpin lembaga tersebut.

Akan tetapi, masa kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Sekitar dua bulan setelah menduduki jabatan itu, Margono memutuskan mengundurkan diri.

Setelah itu, perhatiannya semakin terarah pada upaya membangun lembaga keuangan nasional. Menurut gagasannya, negara yang baru merdeka membutuhkan bank milik sendiri agar mampu menopang perekonomian dan memperkuat kedaulatan ekonomi.

4. Mendirikan Bank Negara Indonesia

Salah satu peninggalan penting Margono adalah pendirian Bank Negara Indonesia (BNI). Ia memunculkan gagasan tersebut dari pemikirannya mengenai pentingnya membangun sistem perbankan nasional yang tidak lagi bergantung pada lembaga keuangan peninggalan kolonial.

Pada tahap awal, Margono menyampaikan rencana pembentukan bank nasional kepada Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Surachman Tjokroadisurjo. Namun, usulan tersebut belum memperoleh dukungan karena pemerintah ketika itu lebih memprioritaskan nasionalisasi bank sentral peninggalan kolonial Belanda, De Javasche Bank.

Tidak berhenti sampai di situ, Margono kemudian menyampaikan gagasannya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Usulan tersebut mendapatkan persetujuan Hatta yang kemudian membubuhkan tanda tangan pada proposal pendirian bank nasional.

Setelah memperoleh dukungan pemerintah, Margono mulai mengumpulkan modal dengan mendatangi sejumlah daerah di Pulau Jawa. Ia juga mempersiapkan tenaga kerja dan kebutuhan operasional untuk mendirikan lembaga perbankan tersebut.

Situasi keamanan di Jakarta yang semakin sulit akibat meningkatnya kehadiran pasukan Belanda membuat operasional bank harus dipindahkan ke Yogyakarta.

BNI kemudian didirikan pada 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Margono ditunjuk sebagai direktur utama pertama pada 15 Juli 1946.

Kemudian, peresmian BNI dilaksanakan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946.

Kepemimpinan Margono berlangsung hingga Oktober 1953. Setelah tidak lagi menjadi pimpinan utama, ia masih dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Pengawas BNI mulai 1 November 1953.

5. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dan Diplomasi

Pengabdian Margono tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi dan perbankan. Ia juga mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia.

Pada 1948, Margono sempat ditangkap dan ditahan oleh pasukan Belanda setelah berlangsungnya Agresi Militer Belanda II atau Operasi Kraai.

Setelah mendapatkan kebebasan, ia kembali berkontribusi dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Margono tercatat terlibat dalam proses yang berlangsung melalui mediasi Komisi Tiga Negara (KTN), Perundingan Roem-Royen, hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

KMB menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia. Sebab, KMB membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Dalam perkembangannya, Margono juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dari Partai Indonesia Raya. Pada 1951, ia dipercaya memimpin Bank Industri Negara dan menjalankan tugas tersebut hingga 1953.

6. Ayah Sumitro Djojohadikusumo dan Kakek Prabowo Subianto

Dalam kehidupan keluarganya, Margono merupakan ayah dari Sumitro Djojohadikusumo, ekonom Indonesia yang pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Sumitro tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan serta Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Selain Sumitro, Margono memiliki dua putra lainnya, yakni Soebianto Djojohadikusumo dan Soejono Djojohadikusumo.

Kedua putranya tersebut gugur dalam Pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946. Nama mereka kemudian diabadikan dalam nama cucu Margono, yakni Prabowo Subianto dan Hashim Sujono Djojohadikusumo.

Prabowo merupakan putra Sumitro sekaligus cucu Margono. Sementara itu, Hashim dikenal sebagai adik Prabowo yang juga aktif dalam dunia usaha dan politik Indonesia.

7. Akhir Hidup Margono Djojohadikusumo

Perjalanan hidup Margono turut diwarnai dinamika politik nasional. Ketika putranya, Sumitro Djojohadikusumo, terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Margono bersama keluarganya sempat menetap di luar negeri.

Keluarga tersebut kemudian kembali ke Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno pada 1966.

Pada 1973, Margono menerbitkan sebuah buku memoar berjudul "Reminiscences from 3 Historical Periods: A Family Tradition Put in Writing". Karya tersebut memuat catatan perjalanan hidupnya sekaligus pengalaman keluarga dalam menghadapi berbagai periode penting sejarah Indonesia.

Margono Djojohadikusumo meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga Djojohadikusumo di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Puluhan tahun setelah kepergiannya, pemerintah akhirnya memberikan pengakuan atas pengabdian dan kontribusinya bagi bangsa. Melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026, nama Margono kembali dikenang sebagai salah satu tokoh yang turut meletakkan dasar penting bagi perjalanan politik dan ekonomi Indonesia.

(hap)