Perda Hunian Layak Surabaya, DPRD Minta Pelaksanaan Menjawab Kebutuhan Warga

Selain penataan rumah kos, Perda Hunian Layak juga mengatur upaya penanganan rumah tidak layak huni. Rio menilai kawasan permukiman yang masih memiliki kondisi tempat tinggal kurang memadai perlu memperoleh perhatian serius.

Ia berpandangan bahwa pembangunan kota tidak semestinya hanya menitikberatkan pada kemajuan infrastruktur maupun pembentukan citra sebagai kota modern.

Kualitas tempat tinggal masyarakat juga harus menjadi prioritas agar sejalan dengan perkembangan pembangunan Surabaya.

Rio turut menyoroti penyediaan hunian vertikal melalui pembangunan rumah susun.

Menurutnya, pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) perlu diperhatikan, termasuk pengaturan pergantian penghuni agar fasilitas milik pemerintah bisa dimanfaatkan secara bergiliran oleh warga yang membutuhkan.

Tidak hanya rusunawa, penyediaan rumah susun sederhana milik (rusunami) juga menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Rio mempertanyakan apakah skema hunian tersebut benar-benar dapat dijangkau oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Baca Juga

DPRD Surabaya Buka Peluang Perubahan Jam Operasional Pasar Buah Tanjungsari Dengan Revisi Perda

Sejumlah persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan hunian layak harus dilaksanakan melalui penanganan yang terintegrasi.

Pengaturan rumah kos, pembenahan rumah tidak layak huni, dan penyediaan hunian vertikal membutuhkan koordinasi agar seluruh program dapat berjalan selaras.

“Makanya harus ada penanganan-penanganan, juga bagaimana integrate sistem yang ada di sana,” pungkas Rio.

Sebagai informasi, Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak ditetapkan sekaligus diundangkan pada 31 Maret 2026.

Aturan ini mencakup berbagai aspek penyediaan hunian, mulai dari rumah tapak dan rumah susun, penanganan kawasan permukiman kumuh serta rumah tidak layak huni, hingga pengaturan usaha rumah kos.