Sebelas Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Jabatan Wapres Gibran

UUD 1945, khususnya Pasal 7A dan 7B, telah mengatur mekanisme pembuktian konstitusional melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Pembahasan dan pembuktian politik melalui Rapat Paripurna DPR RI.
2. Pengujian keabsahan dan pemeriksaan aspek hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Penetapan keputusan akhir melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Inisiatif yang digagas sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan komitmen untuk menyelesaikan polemik terkait kepemimpinan nasional secara transparan, terukur, dan tetap berada dalam koridor hukum serta konstitusi yang berlaku. (muu)