Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

tvOnenews.com - Sebanyak 105 orang yang terdiri atas 103 jemaah dan dua mutawif asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, gagal berangkat ke Arab Saudi meski telah mengikuti persiapan perjalanan umrah pada awal November 2026. 

Alih-alih segera menuju Tanah Suci, rombongan tersebut justru harus menunggu tanpa kepastian di Tangerang, setelah rencana keberangkatan mereka tidak terlaksana.

Kasus ini menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). 

Pemerintah tidak hanya berupaya memastikan kebutuhan para jemaah terpenuhi, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), termasuk indikasi penyalahgunaan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH).

Kasubdit Pengawasan Umrah, Andi M. Taufik, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai rombongan jemaah asal Sumatera Barat yang tertahan di Hotel Huswah Airport, Tangerang.

"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," ujar Andi, Jakarta, (10/11/2026), dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah.

Baca Juga

Gunung Marapi di Sumatera Barat Erupsi, Abu Vulkanik Menyebar di Daerah Sungai Pua

Berawal dari Kegagalan Keberangkatan

Berdasarkan penelusuran awal Kemenhaj, persoalan tersebut bermula pada 3 November 2026. 

Saat itu, rombongan mulai memasuki Asrama Haji untuk menjalani persiapan sebelum dijadwalkan terbang menuju Arab Saudi pada 4 November melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, jadwal yang telah ditentukan tidak terlaksana. Hingga 5 November 2026, para jemaah belum juga diberangkatkan dan tidak mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan perjalanan mereka.

Kondisi semakin sulit ketika rombongan kemudian ditempatkan di Hotel Huswah Airport. 

Pihak hotel menyampaikan bahwa layanan penginapan tidak dapat dilanjutkan karena biaya akomodasi belum diselesaikan oleh biro perjalanan.

"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka," kata Andi.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya sejumlah kewajiban penyelenggara yang belum terpenuhi, mulai dari tiket penerbangan hingga akomodasi jemaah. 

Kemenhaj pun berupaya mengoordinasikan penanganan agar seluruh rombongan dapat kembali ke daerah asal dengan aman.

Kemenhaj Selidiki Dugaan Penyalahgunaan SISKOPATUH

Di balik kegagalan keberangkatan tersebut, Kemenhaj menemukan indikasi persoalan lain yang berkaitan dengan legalitas penyelenggara perjalanan umrah.

Andi menjelaskan, berdasarkan informasi awal, PT SK diduga memiliki status perizinan tidak aktif. 

Meski demikian, perusahaan tersebut diduga tetap memberangkatkan jemaah dengan menggunakan akses atau data SISKOPATUH atas nama PT KBB.

Dugaan penggunaan akses milik penyelenggara lain ini menjadi salah satu fokus pemeriksaan pemerintah. 

Pasalnya, SISKOPATUH merupakan sistem resmi yang digunakan untuk pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah serta haji khusus.

Kemenhaj juga mendalami dugaan keterlibatan PT SK dan PT KBB dalam persoalan tersebut. 

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan keberangkatan sekaligus menelusuri apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan sistem pemerintah.

Penanggung Jawab Travel Bakal Dipanggil

Kemenhaj menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga terlibat. 

Penanggung jawab PT SK dan PT KBB akan dimintai keterangan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang ditemukan dalam penelusuran awal.

"Selain penanganan terhadap para jemaah, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara," ucap Andi.

Pemeriksaan tersebut meliputi dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh PPIU yang berstatus tidak aktif, penelusuran aliran dana, serta pemenuhan kewajiban penyelenggara terhadap jemaah.

Apabila ditemukan pelanggaran, Kemenhaj akan mempertimbangkan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Salah satu langkah yang dapat direkomendasikan adalah pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut.

"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut," tutup Andi.

Sementara itu, pemerintah berkoordinasi untuk memfasilitasi kepulangan seluruh jemaah ke Pasaman Barat secara bertahap. 

Biaya tiket kepulangan disebut menjadi tanggungan keluarga pemilik travel yang terlibat dalam persoalan tersebut. (gwn)