Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Jakarta, tvonenews.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan pernyataan tegas terkait kasus penyadapan ilegal. Ia menilai bahwa para tersangka dapat dijerat dengan pasal-pasal makar karena diduga telah melakukan pelanggaran HAM dan perbuatan makar.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat kerja (raker) bersama Kapolri Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Dalam raker tersebut, dibahas perkembangan kasus penyadapan ilegal.

"Tindakan ini adalah kejahatan serius, tindakan melanggar hak asasi manusia. Penghianatan institusi serta ancaman keamanan nasional," katanya, dikutip dari YouTube DPR RI Official, Jumat (13/11/2026).

"Ini harus pasal-pasal makar. Sebab yang disasar dimata-matai secara ilegal kepala negara beserta tokoh bangsa lainnya," jelas Ketua Komisi III tersebut.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman juga meminta Polri agar para tersangka tidak hanya dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga pasal makar dan ketentuan hukum lainnya.

Pasalnya, menurut Komisi III, perkara ini bukan sekadar delik intervensi transmisi elektronik biasa. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut secara tuntas dan transparan.

Baca Juga

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

"Terlebih lagi, kami mendapatkan informasi, mereka (tersangka) bukan hanya melakukan penyadapan, tetapi juga juga melakukan doxing dan pembangunan opini di media sosial secara ilegal," kata dia.

Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Kapolri beserta jajarannya dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, Komisi III menegaskan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Suyudi mengatakan bahwa kasus penyadapan ilegal tersebut tengah didalami oleh tim khusus Bareskrim Polri. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan.

"Dengan identitas pelapor dirahasiakan. Adapaun peristiwa dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan," kata Kapolri Suyudi.

Kronologi Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal ini bermula pada 2025. Saat itu, seseorang berinisial AS diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa adanya surat resmi dari tim penyidikan.

Pihak AS diketahui menjabat sebagai Plt. Kepala Monitoring. Ia diduga secara tiba-tiba memerintahkan dilakukannya penyadapan hingga membuat grup WhatsApp.

"Saya menyampaikan perkembangan yang ditangani Bareskrim Polri. Perkara ini berawal dalam kurun waktu pada 2025 sampai 2026, ketika AS selaku petugas Kepala monitoring atau Plt Kabakmon, diduga memerintahkan lakukan penyadapan secara lisan tanpa ada surat permohonan dari penyidikan," jelasnya.

"Sehingga sejumlah nomor disadap tanpa keterkaitan dengn prosedur penegakan hukum. Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta menghapus data penyadapan pada sistem Lims dan Penlinks X atau PLX," kata dia.

Untuk diketahui, istilah makar secara umum berkaitan dengan akal busuk atau tipu muslihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar memiliki arti akal busuk, tipu muslihat, serta perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya.

Dalam pemahaman masyarakat secara umum, istilah makar juga kerap dikaitkan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun, untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana makar, diperlukan penilaian berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku. (klw)