Pakar Komunikasi Politik Ungkap Peran Vital Dasco di DPR
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mampu menjalankan tugas dan memaksimalkan kewenangannya sebagai pimpinan parlemen selama menjabat sejak tahun 2019 hingga saat ini.
Menurut Jamiluddin, kontribusi Dasco terhadap kesejahteraan masyarakat memang tidak bersifat langsung seperti lembaga eksekutif, melainkan diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang melekat pada DPR RI.
"Gebrakan Dasco terkait kesejahteraan masyarakat tentu tidak langsung. Kalau langsung tentu tidak ada ya. Sebab Dasco hanya Wakil Ketua DPR RI, yang fungsinya hanya pengawasan, anggaran, dan legislasi," kata Jamiluddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Meski berada dalam koridor kewenangan legislatif, Jamiluddin memandang Dasco berhasil mengoptimalkan perannya melalui percepatan penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) strategis yang menjadi aspirasi publik, salah satunya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.
- Istimewa
"Ia melakukan itu dengan mempercepat proses penyelesaian RUU menjadi UU, seperti UU Pelindungan Ketenagakerjaan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, UU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan aspirasi utama kalangan buruh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Oktober 2024.
Pada Mei 2026, Dasco menerima perwakilan buruh dan menjanjikan pengesahan payung hukum ketenagakerjaan yang baru tersebut sebelum akhir 2026.
Pembahasan resmi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR dimulai pada 14 September 2026 setelah penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi IX.
Dalam waktu kurang dari satu bulan, rapat yang dipimpin langsung oleh Dasco menyetujui pembahasan tingkat I pada 5 Oktober 2026, sebelum disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR sehari berikutnya.
- Tangkapan layar
Selain UU Perlindungan Ketenagakerjaan, Dasco juga mengawal pembahasan UU Perampasan Aset yang sebelumnya tertahan selama 18 tahun.
Pembahasan regulasi tersebut dipercepat setelah Dasco menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Agustus 2026 yang menyuarakan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Menindaklanjuti pertemuan itu, Komisi III DPR menggelar 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, Komisi III merampungkan pembahasan hingga DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada 11 November 2026.
Load more