Menko PMK: Digitalisasi Penyaluran Bansos Masih Terkendala

Badung - Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan penyaluran bantuan sosial atau bansos, masih terkendala. “Digitalisasi di Indonesia, terutama sektor bansos (bantuan sosial), perlu ada usaha lebih keras, karena apa yang kita bayangkan, yang kita persepsikan, ketika di lapangan tidak seindah warna aslinya,” katanya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam salah satu sesi pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin, 11 Juli 2022.

Dalam sesi bincang-bincang yang dipandu oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Muhadjir secara virtual menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam upaya mempercepat digitalisasi layanan penyaluran bantuan sosial antara lain ketersediaan infrastruktur pendukung.

Menteri Muhadjir mengatakan bahwa sampai sekarang masih ada daerah yang belum memiliki sarana teknologi komunikasi dan informatika memadai. “Untuk wilayah tertentu, secara geospasial bisa dipetakan, dan sebetulnya tidak disebut pun kira bisa tahu di mana itu,” kata Muhadjir.

Meskipun tidak menyebut nama daerah yang belum punya sarana teknologi informasi dan komunikasi memadai, Muhadjir pada awal paparannya menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial di 34 kabupaten di Papua dan Papua Barat masih dilakukan secara tunai lewat Kantor Pos. “Karena infrastruktur (pendukung layanan) non-tunai belum siap di daerah-daerah ini,” ujarnya.

Selain masalah ketersediaan infrastruktur pendukung, kendala lain yang dihadapi dalam digitalisasi layanan penyaluran bansos yakni tingkat literasi teknologi digital masyarakat yang belum merata. Sementara, pemakaian sistem digital dalam layanan penyaluran bantuan sosial, juga membutuhkan dukungan regulasi dan koordinasi kebijakan antar-kementerian.

“Infrastruktur dan regulasi ini akan menopang inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” ujar Muhadjir. Strategi ini menurut dia juga bergantung pada koordinasi kebijakan antar-kementerian. Tanpa koordinasi yang baik, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban dan mempercepat target (penyaluran) tidak bisa tercapai.

Baca Juga

Karena Kebijakan Nasional, Pramono Sebut DKI Tak Dapat Ubah Ketentuan Desil Bansos

Meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, Muhadjir optimistis digitalisasi dapat dilakukan dalam penyelenggaraan layanan penyaluran Bansos. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 204 juta dan 63 persen penduduk Indonesia sudah menggunakan telepon seluler. “Seharusnya kita siap melaksanakan program digitalisasi bansos ini,” katanya.