Dalam Rangka Indonesia Mendukung IKN, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik Siapkan Berbagai Aspek Penopang

Jakarta - Dalam rangka Indonesia mendukung IKN, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengaku menyiapkan berbagai aspek seperti penopang IKN, reformasi birokrasi dan ketahanan pangan.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Coffee Break tvOne Senin (25/7/2022).

Akmal Malik mengakui bahwa Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di indonesia yang posisi demokrafisnya berhadapan langsung dengan IKN sesungguhnya mendapatkan keuntungan geografi.

Hal itu karena IKN akan tumbuh menjadi daerah yang akan menjadi primadona sebagai instrumen untuk pemerataan di Indonesia.

Ia juga mengatakan Sulbar bersama provinsi-provinsi lain yang ada harus mempersiapkan diri untuk mendukung agar proses pembangunan IKN berjalan dengan baik sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

"Kaltim memiliki energi, persiapkanlah energi untuk kepentingan IKN. Sulbar memiliki potensi pangan raw material bersama-sama dengan Sulsel dan Sulteng juga bersiap," ujarnya.

Baca Juga

Polri Bentuk Polresta Baru di IKN, Empat Polres Tipe D Baru dan Delapan Jadi Polresta

Akmal juga menyebutkan perlunya antar provinsi saling membantu dalam pembangunan IKN, apalagi mengingat Kalimantan yang masih memiliki sedikit potensi batu dan material lantaran berada di daerah batu bara dan hutan.

"Nanti didatangkan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Inilah yang selama ini mensuplai. Pengalaman yang ada memang pembangunan fisik di Kalimantan itu memang didatangkan raw metrialnya dari Sulawesi," lanjutnya.

Menurutnya, dengan adanya IKN ini, Sulawesi akan lebih digencarkan lagi untuk mensuplai raw material ke Kalimantan. Namun ia juga mengingatkan agar proses tersebut harus berjalan dengan memperhatikan kepentingan lingkungan.

"Kita ingin ke depan eksplorasi raw material jangan sampai merusak daerah-daerah yang mengirim material. Kita minta agar masing-masing daerah segera melakukan konsolidasi sehingga proses ekplorasi terhadap sumber daya betul-betul bisa dilakukan secara memperhatikan kepentingan lingkungan.

Terkait kesiapan dari SDM, Akmal Malik akan membagi SDM dalam bebrapa kategori dari SDM pemerintah dan SDM masyarakat.

"SDM yang melayani managemen pemerintahan itu ada di pemerintahan daerah, SDM masyarakat yang adalah pemilik dari material ini bisa mengkonsolidasi hak-haknya," tutur Akmal.

Menurutnya persoalan legalitas ini adalah hal yang penting, untuk itu Ia dan KANWIL memastikan proses legalitas lahan harus tertib.