Komnas HAM Ungkap Perlu Prosedur Khusus Pemanggilan Putri Candrawati: Ada Penasehat Psikolog

Jakarta -  Lanjutan Proses penyidikan kasus kematian Brigadir J yang ditembak dan mati mengenaskan oleh rekan kerjanya Bharada E, telah dipanggil dan diperiksa 6 ADC atau ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo,  Komnas HAM Ungkap perlu prosedur khusus pemanggilan Putri Candrawati: Ada Penasehat Psikolog.

Sejumlah Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo telah diperiksa, Komnas HAM ungkap perlu prosedur khusus pemanggilan Putri Candrawati: Ada Penasehat Psikolog

Sebelumnya pihak Komnas HAM telah memeriksa 6 orang ajudan atau ADC (aide de camp) Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dan telah menyaksikan 20 rekaman video CCTV dari 27 titik yang memperlihatkan perjalanan Magelang hingga ke Jakarta Brigadir J bersama rombongan.

Secara langsung membuktikan Brigadir J masih hidup saat sampai di Jakarta, dan memperuncing pengusutan kasus kejanggalan kematian Brigadir J yang dapat atensi publik, bahkan mendapat himbauan Presiden Jokowi untuk diusut tuntas secara terbuka kepada publik.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM hadir sebagai narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam menuturkan bahwa akan memeriksa satu lagi ajudan Ferdy Sambo yang berhalangan hadir yang juga berada di Magelang.

Baca Juga

Pramono Ungkap 12 Ribu Orang Pendatang Baru Diprediksi Merantau ke Jakarta usai Lebaran 2026

Selain satu ADC (aide-de-camp) lagi, Komnas HAM akan memeriksa semua orang lainnya yang bekerja di rumah Ferdy Sambo, seperti security, asisten rumah tangga dan sopir. 

"Yang kemudian kita akan meneruskan lagi ini soal jejak digital, yang tempo hari saya katakan baru sesi pertama, komunikasi di antara para pihak itu Pak Sambo, istrinya Almarhum Yosua, Bharada E dan lain-lain itu semua kan baru dikasihkan seldamnya, belum apa isinya, kalau itu tidak bisa dibuka memang kesulitan yang tadi saya katakan titik hitam karena tidak ada CCTV yang yang bekerja di rumah dinas itu."ucapnya

Komnas HAM mengaku tinggal memanggil Irjen Ferdy Sambo, tetapi untuk Putri Candrawati harus mengikuti prosedur karena mendapatkan informasi, ada penasehat psikolognya.

Untuk semua itu, Komnas HAM harus terlebih dahulu mengumpulkan bahan dan data informasi yang kuat, karena masuk ke titik krusial akan membuka pengungkapan kasus kematian Brigadir J.