Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Belum Buka-bukaan Soal Kisaran Harga Hunian di Jakhabitat

Jakarta, tvOne

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak membuka kisaran harga hunian yang ditawarkan bagi warga melalui Galeri Jakhabitat.

Anies menyebutkan informasi hunian terjangkau dalam galeri tersebut seperti hunian DP Rp0, hunian Transit Oriented Development (TOD) MRT untuk masyarakat non berpenghasilan rendah, Hunian Rusunawa dan lainnya.

"Soal harga mungkin nanti tiap-tiap TOD ada pengumumannya sendiri. Nah sekarang pada program yang sudah ada untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Anies di Jakarta, Selasa.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Anies menyatakan harga hunian pasti akan terjangkau, namun dia tidak merinci harga yang ditawarkan.

"Untuk MBR sudah ada aturannya, semua ada ketentuannya. Jadi kalau masuk MBR itu ada ketentuan-ketentuannya tapi bagi yang non MBR nanti agar MRT menjelaskan ketika sudah menetapkan," ucapnya.

Baca Juga

Gubernur Pramono Anung Sebut Parpol di Jakarta Harus Utamakan Kepentingan Warga di Atas Golongan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan logo dan Galeri Huni Jakhabitat di Taman Martha Tiahahu, Blok M, sebagai usaha mengintegrasikan hunian di Jakarta.

"Dengan mengucap bismillahirahmirahim, pada Selasa 16 Agustus 2022 program integrasi Jakhabitat, logo dan Galeri Huni Jakhabitat secara resmi dinyatakan diluncurkan," ujar Anies.

Selain itu, dalam kesempatan ini juga diluncurkan aplikasi bernama Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) yang dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

Sirukim akan berisi informasi dan kanal untuk mendaftar serta mengikuti program Rumah DP Rp0, atau program Rumah Susun Sewa (Rusunawa) atau program hunian perumahan dan pemukiman lainnya bagi warga.

Dalam Jakhabitat ini, hunian yang tersedia ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni Rumah Susun Sewa, sementara bagi masyarakat non MBR dibangun unit pada kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lima stasiun MRT.

Namun meski untuk masyarakat non MBR, setiap unit TOD ini harus mengalokasikan 20 persen dari jumlah unit yang dibangun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Jadi kawasan TOD yang nanti dibangun bukan menjadi kawasan TOD yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berpenghasilan tengah dan tinggi, tapi masyarakat yang berpenghasilan rendah pun bisa tinggal di tempat-tempat yang jadi pusatnya Jakarta," ucapnya. (umm/ant)